Ekspor Jabar Tertekan Konflik Timur Tengah, Pengiriman Tertahan hingga 10 Kontainer

INILAHKORAN.ID - Ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mulai menekan kinerja ekspor Jawa Barat. Dampaknya tidak lagi sebatas kekhawatiran, tetapi sudah dirasakan langsung oleh pelaku industri, mulai dari lonjakan biaya logistik hingga tertahannya pengiriman barang ke pasar tujuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan pasar ekspor dengan mendorong pelaku usaha mencari alternatif negara tujuan baru di luar kawasan terdampak konflik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani menegaskan pentingnya strategi diversifikasi pasar guna meredam risiko yang semakin nyata.

“Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat,” ujar Nining, dikutip Senin 23 Maret 2026.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah, mempertemukan eksportir dengan calon pembeli baru melalui forum business pitching secara daring. Kegiatan ini menyasar pasar nontradisional dengan melibatkan Atase Perdagangan serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Namun, tekanan di lapangan tidak ringan. Sejumlah eksportir melaporkan gangguan serius pada rantai pasok. Waktu pengiriman yang semakin panjang berdampak pada ketersediaan bahan baku, sementara biaya logistik melonjak signifikan.

Situasi diperparah dengan sikap perusahaan asuransi yang mulai menahan diri memberikan perlindungan pengiriman ke kawasan Timur Tengah karena tingginya risiko konflik. Akibatnya, transaksi ekspor tersendat.

Salah satu dampak paling nyata adalah penundaan pengiriman oleh pembeli di kawasan tersebut, yang berujung pada penumpukan stok di gudang industri.

“Salah satu perusahaan tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat bahkan mengalami penundaan pengiriman hingga 10 kontainer ke kawasan tersebut,” ucapnya.

Menghadapi tekanan ini, Pemprov Jabar tidak hanya membuka pasar baru, tetapi juga mengoptimalkan instrumen perdagangan internasional yang sudah dimiliki Indonesia. Pemanfaatan perjanjian dagang dan fasilitas tarif preferensi menjadi kunci untuk menjaga daya saing produk ekspor.

Sebanyak 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten/kota se-Jawa Barat disiagakan untuk mempercepat penerbitan dokumen SKA atau Certificate of Origin (COO), yang dibutuhkan eksportir untuk mendapatkan keuntungan tarif di negara tujuan.

Sisi lain, penguatan kapasitas pelaku usaha juga dipacu melalui program pelatihan ekspor seperti Export Coaching Program (ECP) yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, serta kelanjutan program Prospek Pesat.

Tak berhenti di situ, aspirasi dunia usaha juga mulai diakomodasi. Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) mendorong agar kawasan berikat diberi ruang lebih luas untuk menjual produknya ke pasar domestik, sebagai jalan keluar atas tersendatnya bahan baku impor.

Pemprov Jabar memastikan akan terus memantau dinamika konflik global secara ketat dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Langkah cepat ini menjadi krusial agar tekanan geopolitik tidak berkembang menjadi pukulan berkepanjangan bagi industri Jawa Barat, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada di jalurnya.