Emil Cari 15 Pejabat, Yang Bermasalah Jangan Dipilih
Tim seleksi lelang jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut cermat dan hati-saat tatkala menjaring calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu agar tidak ada kandidat yang bermasalah te
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung – Tim seleksi lelang jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut cermat dan hati-saat tatkala menjaring calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu agar tidak ada kandidat yang bermasalah terutama menyangkut intergritas dan kapabilitas.
Pakar Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan setiap informasi terkait kandidat wajib tervalidasi dengan baik.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka kesempatan bagi setiap aparatur sipil negara (ASN) untuk bersaing mengisi 15 jabatan eselon II di pemerintahan tingkat I.
Pada proses lelang jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini salah satunya diikuti Bambang Alamsyah, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya saat pembangunan Jalan Ciawi-Singaparna. Sementara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menyatakan ada kerugian negara Rp1 miliar lebih dalam proyek tersebut. Aparat penegak hukum ini pun telah memeriksa Bambang sebagai saksi dalam pembangunan jalan senilai Rp25 miliar itu.
"Harus lebih cermat, harus lebih hati-hati betul. Pastikan setiap informasi kandidat itu tervalidasi," kata Asep, kemarin.
Menurut Asep, para kandidat harus memiliki tiga aspek utama yang harus dipenuhi jika ingin lolos dan terpilih untuk mengisi jabatan kepala OPD. Tiga aspek itu yakni manajerial, teknis, dan sosial kultural. "Para pendaftar harus memenuhi ketiga-tiganya," ucap dia.
Berdasarkan aspek manajerial, calon kepala dinas harus memiliki tiga unsur utama yakni kepemimpinan, pengalaman memimpin OPD, dan rekam jejak integritas yang baik.
Dalam aspek ini, Asep menyoroti pentingnya kandidat yang memiliki integritas yang baik dan bersih dari perkara hukum. "Pastikan itu diperoleh," katanya.
Menyangkut persoalan hukum ini, Asep menilai kandidat yang berstatus tersangka dipastikan tidak bisa mengikuti proses seleksi. Bahkan, lanjut Asep, tim seleksi akan lebih baik jika tidak meloloskan pendaftar yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran hukum.
"Jangankan sudah masuk ke proses hukum, yang baru diduga saja itu harus sudah dicermati," katanya.
Walaupun, tamnah dia, secara aturan memang tak ada yang dilanggar bilamana kandidat tersebut mengikuti proses lelang jabatan. Meski begitu, menurut dia, akan sangat berisiko jika nantinya pendaftar itu diloloskan dan terpilih menjadi kepala OPD.
"Bukan tidak menghormati azas praduga tak bermasalah, tapi dalam seleksi itu harus dicermati, harus diperhatikan. Jadi akan sangat berisiko mengangkat orang seperti itu," katanya.
Terlebih, menurutnya calon kepala OPD yang sudah diduga memiliki persoalan hukum dipastikan memiliki bobot nilai yang kecil dibanding kandidat lain yang bersih.
"Apalagi kalau sudah dilaporkan, pasti bobotnya akan turun. Meski dia punya kemampuan teknis yang baik, kalau dia melamar, akan kalah dengan yang lain," jelasnya.
Sedangkan, terkait aspek teknis, kandidat harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan instansi yang akan dimpimpinnya. Sehingga, penempatan OPD yang dipercayakan akan mampu dijawab dengan kinerja yang baik.
"Misalnya untuk kadisdik, berarti harus yang punya kemampuan di bidang pendidikan," katanya.
Sedangkan pada aspek sosial kultural, menurutnya calon kepala OPD harus memiliki komunikasi yang bagus dan jejaring yang luas. Asep menilai, hal ini sangat penting agar ketika menjabat, OPD yang dipimpin bisa bersinergi dengan banyak pihak yang lain.
"Kalau ingin bagus, tentu harus bersinergi dengan yang lain, bukan hanya dengan internalnya saja," pungkas Asep. (*)
Editor : inilahkoran
