Empat Skema Dedi Mulyadi Menjaga APBD Jabar 2026 dari Krisis Fiskal

INILAHKORAN.ID – Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tekanan fiskal tak terelakkan, namun Gubernur Dedi Mulyadi memilih tidak menurunkan standar. Target pendapatan tetap dipatok tinggi, Rp30,1 triliun.

Target ambisius ini bukan tanpa alasan. Pemprov Jabar diburu kewajiban tunda bayar Rp629 miliar kepada kontraktor yang pekerjaannya telah rampung pada 2025, namun gagal dibayarkan akibat keterbatasan kas daerah.

Pembayaran tersebut akan dilakukan melalui pergeseran anggaran ke Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Dedi, kewajiban ini bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda.

Di atas kertas, kapasitas riil pendapatan Jabar sejatinya berada di kisaran Rp26,9 triliun. Namun optimisme tetap dipelihara, seiring lonjakan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sepanjang 2025, tercatat 1,3 juta wajib pajak aktif membayar.

“Angka kepercayaan publik meningkat, karena rakyat melihat pajak mereka digunakan untuk membangun jalan, drainase, PJU, hingga trotoar,” ujar Dedi dikutip Minggu, 18 Januari 2026.

Meski demikian, ancaman defisit tetap membayangi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, APBD Jabar 2026 berpotensi mengalami defisit hingga Rp4,3 triliun.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Dedi mengungkapkan empat skema strategis yang disiapkan Pemprov Jabar guna menjaga stabilitas fiskal.

Pertama, Pemprov Jabar akan menagih Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat senilai Rp1,22 triliun yang hingga kini belum terealisasi.

Kedua, melakukan restrukturisasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Skema ini diharapkan mampu menurunkan beban cicilan tahunan dari Rp560 miliar menjadi sekitar Rp300 miliar.

Ketiga, menggenjot pendapatan dari optimalisasi aset daerah yang dikelola BUMD. Dedi secara terbuka menyoroti kinerja sejumlah entitas, seperti Bandung Giri Gahana (BGG) Golf yang pembayarannya dinilai tak sesuai kontrak, serta PT Jasa Sarana (Jaswita) yang minim setoran dividen meski mengelola aset bernilai triliunan rupiah.

Keempat, sebagai opsi terakhir, Pemprov Jabar membuka peluang pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp1–2 triliun, dengan tenor yang harus tuntas sebelum masa jabatan Dedi berakhir pada 2030.

Di tengah keterbatasan anggaran, Dedi menegaskan pembayaran kepada kontraktor tidak akan dilakukan secara otomatis. Ia memerintahkan Inspektorat Daerah Jawa Barat untuk melakukan audit menyeluruh, termasuk review fisik pekerjaan di lapangan.

“Kita membayar berdasarkan prestasi kerja yang dibuat, bukan berdasarkan kontrak. Jika volume atau kualitasnya kurang, maka dibayar sesuai hasil audit,” ucapnya.

Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan uang rakyat.

Terlepas dari tekanan fiskal, Dedi memastikan program prioritas tetap berjalan. Pembangunan sekolah, irigasi, dan infrastruktur jalan tidak akan dihentikan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan merapikan batas wilayah dengan provinsi tetangga seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak nilai estetika kawasan sekaligus ekonomi pariwisata pada periode 2026–2027.