INILAH, Bandung - Pada Februari kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar merilis laju inflasi provinsi penyangga ibu kota ini. Kepala BPS Jabar Dody Herlando mengatakan, Jabar mengalami deflasi sebesar 0,05%.
Menurutnya, berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) gabungan Jabar pada Februari itu tujuh kota mengalami penurunan indeks. IHK Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya dari 133,89 pada Januari turun menjadi 133,82.
“Berdasarkan itu, di Februari ini Jabar mengalami deflasi sebesar 0,05%,” kata Dody, akhir pekan lalu.
Dengan demikian, laju inflasi tahun kalender year-to-date pada Januari-Februari 2019 ini terhitung sebesar 0,28%. Sedangkan laju inflasi dari tahun ke tahun year-on-year tercatat sebesar 2,61%.
Dari tujuh kota pantauan IHK di Jabar pada Februarai 2019 itu yang mengalami deflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,40%, Kota Sukabumi (0,14%), Kota Bandung (0,08%), Kota Cirebon (0,16%%, Kota Depok (0,05%), dan Kota Tasikmalaya (0,11%). Sedangkan, Kota Bekasi mengalami inflasi sebesar 0,17%.
Dody merinci, dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,13%, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar (0,25%), Kelompok Sandang (0,33%), Kelompok Kesehatan (0,45%), dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga (0,12%). Sementara yang mengalami deflasi yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,85%, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Keuangan (0,01%).
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar Doni P Joewono mengatakan pihaknya akan terus menjaga stabilitas harga di Jabar. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jabar dan kota/kabupaten se-Jabar menyusun strategi pengendalian inflasi 2019 sesuai roadmap pengendalian inflasi yang disinergikan dengan empat kunci strategis.
“Keempat kunci itu yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai program yang direkomendasikan antara lain integrated farming,” ucap Doni.
Sejumlah integrated farming itu antara lain klaster ayam ras dengan klaster jagung. Selain itu,pihaknya akan melakukan penguatan peran BUMDes pangan, rebranding beras Bulog, pembangunan pasar induk daerah, rekomendasi penyusunan Perda untuk menetapkan batas atas biaya pendidikan, hingga perbaikan kualitas data neraca pangan.