Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bongkar 'Hibisc Fantasy' Versi Swasta

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menantang keberanian Gubernur Dedi Mulyadi, untuk turut membongkar obyek wisata milik swasta, seperti ketika membongkar Hibisc Fantasy, Puncak, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Ono mengatakan, memang dibutuhkan keberanian dalam menertibkan bangunan di kawasan hulu yang melanggar, menjadi penyebab rusaknya ekosistem dan bencana alam.

Sebab itu Ono meminta, supaya Gubernur Dedi turut berani menertibkan bangunan lain selain Hibisc Fantasy yang notabene milik BUMD Jaswita Jabar. Dimana Jaswita Jabar tak lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"PDIP tantang gubernur untuk segera membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang milik swasta juga bongkar dong, jangan hanya yang BUMD saja," kata Ono, dalam diskusi bertajuk Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar di Rooftop Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung baru-baru ini.

Sebab menurutnya tidak sedikit bangunan yang melanggar, dimana harus dihentikan aktivitasnya sebagai langkah mitigasi mencegah terjadinya bencana di Jawa Barat.

"Harus ada langkah-langkah untuk mengembalikan fungsi serapan. Yang tadinya bangunan, gedung hotel, kafe, harus kembali jadi alam," kata Ono.

Berdasarkan catatannya, Ono menyebut terdapat 10 bangunan lainnya di kawasan Puncak yang harus segera dibongkar. 

"Saya yakin semuanya tidak sesuai dengan peruntukan lahannya," sesalnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta Dedi melakukan hal yang sama terhadap kawasan hulu lainnya, tidak hanya di Puncak Bogor. Hal ini penting karena ancaman banjir dan alih fungsi lahan pun terjadi di lahan-lahan hijau lainnya.

"Saya berharap gubernur setelah ini bergeser ke Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung. Karena saya yakin di sana banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukannya," katanya.

Terlebih tambah Ono, di daerah aliran sungai lainnya pun sudah terjadi banjir yang juga menimbulkan kerugian dan korban yang besar.

"Sama, banjir serupa terjadi di Bandung, Cirebon," imbuhnya.

Sementara Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan, menambahkan, pemerintah pun harus berani mengejar pihak-pihak yang mengeluarkan izin terkait alih fungsi lahan tersebut.

"Jadi bukan hanya persoalan membongkar bangunan, tapi harus dikejar juga siapa pihak-pihak yang memberikan izin bangunan-bangunan itu," tandasnya. (Yuliantono)