Gaduh Ayam Potong

INILAH, Jakarta- Entah sampai kapan gaduh pangan bakal berakhir. Hari ini gaduh ayam potong.

Ada dua peristiwa menyedihkan dalam satu hari dalam pekan ini. Pertama, pembagian 6.500 ayam potong gratis di Jalan Ipda Tut Harsono, Yogyakarta. Kedua, pembagian 1.500 ayam potong gratis di Pasar Jongke, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Keduanya berlangsung di hari yang sama, Rabu, 26 Juni 2019.

Yang pertama dibagikan oleh Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (APAYO) dan yang kedua oleh Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Pedaging eks Karesidenan Surakarta.

Kenapa dibagikan gratis? Perkumpulan pedagang ayam potong itu jengkel. Saat ini, harga ayam timbang hidup sekitar Rp 8.000 per kg. Harga itu di bawah harga pokok produksi peternak sekitar Rp 18.000-Rp 21.000 per kg.

Kenapa harga ayam potong sampai anjlok? Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ada peran broker di sana. "Katanya ada broker yang bermain," ujar Amran saat mengunjungi Loka Penelitian Sapi Potong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 28 Juni 2019.

Katanya, ada disparitas yang sangat tinggi antara harga ayam potong di kalangan peternak dan di pasaran. Di kalangan peternak berkisar Rp 6.000 hingga Rp 10.000 per kg, sedangkan di pasaran berkisar Rp 30.000 hingga Rp 40.000.

Disparitas yang sangat tinggi itu memperlihatkan adanya mata rantai distribusi yang sangat panjang. "Berarti ada yang tidak benar nih," katanya.

Bukan cerita baru banyak "pemain" di komoditas pangan. Bayangkan dengan konsumsi nasional sebanyak 1,4 juta ton dari produksi ayam potong sebesar 2,5 juta ton, siapa yang tidak tergiur dengan pasar yang begitu gemuk tersebut?

Hari ini gaduh ayam, kemarin gaduh beras, telur sampai bawang putih. Padahal, Kementerian Pertanian dibantu Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Republik Indonesia sudah menciduk 782 perusahaan yang terbukti menyelewengkan harga hasil ternak, beras, dan hortikultura.

Tapi, peristiwa serupa terus saja terulang. Parahnya, sampai saat ini pemerintah belum punya greenland sebagai tumpuan upaya membenahi sektor pangan dalam negeri.

Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi makin menambah runyamnya kondisi ketahanan pangan. Bahkan, ketidakmampuan pemerintah telah membuat kondisi risiko produksi saat ini paling buruk untuk kurun waktu 30 tahun terakhir. Wajar bila banyak pengamat memprediksi, ke depan Indonesia akan selalu terjadi defisit pangan berkepanjangan, terutama beras.

Celakanya lagi, Indonesia sedang menghadapi ledakan penduduk. Menurut perkiraan BPS, sampai akhir tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 165 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 280 juta jiwa.

Jika ledakan penduduk ini tidak diimbangi dengan kemampuan produksi pertanian dan lahan pertanian yang baik, ditambah lagi tidak ada tokoh sentral yang disegani, maka bukan tak mungkin setiap tahun Indonesia akan mengalami krisis pangan. (Inilah.com)