Garut Menuju Zero Stunting 2024

INILAH, Garut- Pemkab Garut memroyeksikan Kabupaten Garut bebas dari kasus balita stunting pada 2024. Sama halnya zero stunting nasional ditargetkan Presiden Joko Widodo pada tahun yang sama.

Salah satu upaya dilakukan dengan membuat program terpadu di 2020, dan 2021. Dinas Kesehatan akan gencar melakukan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Rumah keluarga miskin yang tak laik huni akan direhab agar sanitasi dan lingkungannya tak menjadi faktor penyakit bagi anak-anaknya. Sebab anak-anak tersebut kelak jadi generasi hebat.

Hal itu dikemukakan Bupati Garut Rudy Gunawan saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Stunting, Pengobatan Gratis, dan Pembagian Makanan Tambahan bagi Balita sekaligus Peringatan Hari Ibu Tahun 2019 digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut di lantai 2 gedung PKL 2 Kelurahan Ciwalen, Garut Kota, Ahad (22/12/2019).

Rudy menyebut, kasus stunding di Garut terjadi antara lain karena faktor ekonomi hingga membuat berbagai kebutuhan ibu hamil kurang terpenuhi.

"Makanya, sekarang ini, ibu hamil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Garut)," kata Rudy.

Dia pun mengapresiasi kegiatan digelar DPC PDIP Garut berkaitan sosialisasi penanganan stunting di Ciwalen itu. Terlebih penanganan stunting merupakan salah satu prioritas program Presiden Joko Widodo berkaitan terwujudnya Indonesia Sehat. Pemerintah Pusat pun mengalokasikan anggaran senilai Rp44 miliar untuk penanganan stunting di Garut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Garut Yuda Puja Turnawan mengatakan bakti sosial dan sosialisasi pencegahan stunting dilaksanakan sebagai bagian tanggung jawab bersama pemerintah daerah mengatasi stunting di Garut. Ciwalen dipilih sebagai lokasi kegiatan karena prevalensi balita berkondisi stunting di Kelurahan Ciwalen terbilang cukup tinggi. 

Berdasarkan data intervensi stunting lokus 2020 dari hasil cakupan bulan penimbangan balita (BPB) tahun 2018, di Kelurahan Ciwalen terdapat sebanyak 145 balita berkondisi stunting. 

Dia berharap Pemkab Garut benar-benar memperhatikan soal stunting. Bukan hanya pengalokasian anggaran memadai, melainkan juga penggunaannya efektif, dan efisien. 

"Setahu saya alokasi anggaran dari Pusatu untuk stunting ini sekitar Rp46 miliar. Sedangkan alokasi dari Apbd Garut sebesar Rp1 miliar, ditambah makanan tambahan Rp300 juta. Kita berharap jangan seperti dana untuk program Kecamatan Sehat. Dari alokasi dana Rp500 juta, ternyata Rp300 jutanya habis untuk kunjungan kerja. Lebih besar dari intinya," ujar Yuda.

Prevalensi stunting di Kabupaten Garut saat ini mencapai 43,2 %, tertinggi di Jawa Barat. Sedangkan prevalensi stunting di Jawa Barat mencapai 29,2 %, dan nasional 32%.(zainulmukhtar)