Gawat....Samisade di Kabupaten Bogor Potensial Jadi Temuan BPK, Ini Sebabnya

INILAHKORAN, Cibinong – Peringatan datang dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Naurodin. Dia melihat tingginya potensi program Samisade tahun 2022 jadi temuan BPK.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah desa, masih berlangsung di awal tahun 2023 ini. Padahal, anggarannya berasal dari dana bantuan keuangan Pemkab Bogor program Satu Miliar Satu Desa alias Samisade 2022.

“Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan atau lainnya yang bersumber dari dana Samisade tahun 2022 itu dipaksakan kalau pembangunannya dilanjutkan di tahun 2023,” kata Naourodin, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor kepada wartawan, Selasa, 17 Januari 2023.

Dia menyebutkan kondisi ini potensial jadi temuan aparat berwenang. Salah satunya dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Naurodin menuturkan walaupun ada kendala cuaca maupun administratif pencairan, harusnya proyek pembangunan insfrastuktur yang bersumber dari dana Samisade itu dihentikan di akhir tahun, berapapun progresnya.

“Harusnya proyek insfrastruktur tersebut dihentikan di akhir tahun 2022, lalu anggaran yang tersisa dimasukkan ke dalam sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” tutur Naurodin.

Samisade merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor di era kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur desa, di samping Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Program implementasi dari Karsa Bogor Membangun ini dilakukan dengan padat karya dan gotong-royong melibatkan masyarakat, sehingga membantu perekonomian masyarakat desa, terlebih saat pandemi COVID-19.

Awal kali dilaksanakan pada tahun 2021, program Samisade yang dianggarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor senilai Rp372 miliar untuk 415 desa itu berhasil mewujudkan pembangunan 473,7 kilometer jalan desa.

Kemudian juga menghasilkan jembatan sepanjang 362 meter, 8.005 meter tembok penahan tanah (TPT), 4.297 meter saluran drainase, dan 1.700 meter saluran irigasi.

Kesuksesan program bantuan keuangan infrastruktur desa di tahun pertama itu kemudian mendapat pujian dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Saat itu, Abdul Halim alias Gus Menteri mengapresiasi Ade Yasin yang kini berstatus bupati nonaktif, dan meminta daerah lain mencontoh Kabupaten Bogor yang telah melakukan pembenahan infrastruktur dari tingkat desa.

Menurut Gus Menteri, dua kata untuk Bupati Bogor Ade Yasin, yaitu cerdas dan tepat, cerdas dalam berpikir, tepat dalam melangkah, karena infrastruktur di desa itu memang sebuah masalah yang hampir dihadapi seluruh desa di Indonesia. (Reza Zurifwan)