Gedung Damkar KBB Hampir Rampung, Akses Jalan hingga Kolam Air Belum Siap
Gedung Disdamkarmat KBB ditargetkan rampung Desember 2026. Namun, akses jalan armada, kolam penampungan air, rumah pompa, dan drainase masih menjadi kendala.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditargetkan rampung pada Desember 2026. Namun, sejumlah fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang operasional kedaruratan masih menjadi pekerjaan rumah.
Di tengah tenggat penyelesaian pembangunan, beberapa infrastruktur penting dilaporkan belum tersedia secara memadai. Fasilitas tersebut meliputi akses jalan keluar-masuk armada, kolam penampungan air darurat, rumah pompa, hingga sistem drainase.
Padahal, fasilitas tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan markas pemadam kebakaran dapat beroperasi secara optimal dan merespons laporan kedaruratan dengan cepat.
Kepala Disdamkarmat KBB, Siti Aminah Ansoriah, mengakui optimalisasi fungsi gedung baru tidak hanya bergantung pada penyelesaian struktur bangunan. Kesiapan infrastruktur pendukung teknis juga harus menjadi perhatian sebelum gedung diserahterimakan.
"Gedung ini tidak akan berfungsi secara optimal jika fasilitas pendukung utamanya belum tersedia sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," tegas Siti, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, operasional pemadam kebakaran membutuhkan kesiapan dalam waktu singkat. Karena itu, akses jalan, pasokan air melalui kolam penampungan, rumah pompa, dan drainase harus tersedia untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
"Operasional pemadam kebakaran menuntut kesiapan detik demi detik, sehingga akses jalan, ketersediaan pasokan air melalui kolam penampungan, rumah pompa, dan drainase yang baik adalah harga mati yang harus dipenuhi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat," sebutnya.
Siti menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengupayakan pemenuhan fasilitas pendukung tersebut sebelum akhir tahun.
Menurutnya, keterlambatan penyediaan infrastruktur penunjang dikhawatirkan berdampak terhadap waktu tanggap atau response time petugas ketika menerima laporan kebakaran.
Kondisi itu menjadi perhatian mengingat wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki cakupan geografis yang cukup luas sehingga kesiapan armada dan fasilitas operasional sangat dibutuhkan dalam penanganan kejadian darurat.
"Karena keterlambatan atau ketiadaan fasilitas pendukung dikhawatirkan akan menurunkan waktu tanggap atau response time petugas saat terjadi insiden kebakaran di wilayah Bandung Barat yang memiliki cakupan geografis cukup luas," tuturnya.***
Editor : JakaPermana

