Krisis Armada Sampah di KBB, 17 Truk Rusak Berat dan 10 Kendaraan Bakal Disewa
Sebanyak 17 dari 48 truk sampah milik Pemkab Bandung Barat mengalami kerusakan berat. DLH KBB menyiapkan rencana penyewaan 10 armada pada 2027.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Kondisi armada pengangkut Sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadapi persoalan serius. Dari total 48 unit Truk Sampah milik pemerintah daerah, sebanyak 17 unit mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.
Keterbatasan armada tersebut berpotensi mengganggu pelayanan pengangkutan sampah, terutama jika kendaraan yang masih beroperasi harus menanggung beban kerja lebih besar.
Kerusakan belasan truk itu sebagian besar disebabkan usia kendaraan yang sudah tua serta tingginya intensitas penggunaan di lapangan. Kondisi medan operasional yang berat turut mempercepat keausan sejumlah komponen kendaraan.
Akibatnya, armada yang masih beroperasi harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah di berbagai wilayah Bandung Barat. Situasi tersebut juga meningkatkan risiko kerusakan pada kendaraan lain yang masih digunakan.
Menghadapi kondisi itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pelayanan pengangkutan sampah. Salah satu opsi yang tengah dimatangkan adalah penyewaan 10 unit kendaraan operasional pada tahun anggaran 2027.
Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Imam Fauzi, mengatakan penambahan armada melalui skema penyewaan diperlukan untuk membantu mengatasi keterbatasan kendaraan yang ada.
"Kami menyadari betul bahwa kondisi 17 truk yang rusak berat ini sangat memukul efektivitas pelayanan kami di lapangan," ungkapnya, Senin (16/11/2026).
"Beban kerja armada yang tersisa saat ini sudah sangat luar biasa, dan kami harus memutar otak agar penumpukan sampah di wilayah Bandung Barat tidak terjadi," sambungnya.
Menurut Imam, penyewaan 10 kendaraan pada 2027 menjadi salah satu solusi yang sedang disiapkan. Namun, rencana tersebut tetap harus memperhitungkan kemampuan anggaran daerah.
"Hal itu agar penanganan sampah tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor prioritas lainnya," ujarnya.
Imam menegaskan, pihaknya terus berupaya melakukan efisiensi operasional di tengah keterbatasan fasilitas. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan dan potensi penumpukan di masyarakat dapat diantisipasi.
Meski demikian, rencana penyewaan armada masih perlu disesuaikan dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran pada tahun 2027.***
Editor : JakaPermana

