Gerak Cepat, Pemkab Bandung Barat Segera Bentuk Tim Penanggulangan Pengawas Bencana

INILAHKORAN.ID – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandi Supyandi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera membentuk Tim Penanggulangan Pengawas Bencana yang melibatkan pihak Pemkab dan DPRD KBB. 

Desakan tersebut muncul setelah serangkaian bencana melanda berbagai wilayah di Bandung Barat. Sandi mengungkapkan, bencana tidak hanya terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua pada 24 Januari 2026 lalu.
 
Bencana tanah longsor juga menerjang Desa Kertawangi, Sukajaya, Padalarang, serta wilayah selatan seperti Cililin dan Cipongkor. 

Di Desa Kertawangi tercatat, sebanyak 28 Kepala Keluarga (KK) atau 182 jiwa terdampak. Bahkan di akhir tahun 2025 lalu, bencana serupa telah memutus akses jalan di Desa Nanggerang, sementara Desa Mukapayung dilanda banjir bandang yang menggenangi wisata, kebun, dan lahan pesawahan milik warga.
 
"Empat RW di Mukapayung terdampak akibat aliran sungai Cibitung, namun hingga kini belum ditangani secara menyeluruh," kata Sandi, Senin 2 Februari 2026. 

"Tak hanya itu, banyak sumbangan dari donatur tidak tersalurkan secara masif dan efektif padahal korban sangat membutuhkan bantuan," sambungnya.
 
Menurutnya, penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos). Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif mengingat banyak lapisan masyarakat terdampak, mulai dari petani, buruh, hingga anak-anak yang membutuhkan trauma healing.
 
"Kita apresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati BandungBarat, namun perlu dukungan semua OPD. Misalnya Dinas P3AKB harus turun langsung sejak awal bencana agar kaum perempuan dan anak tidak dibiarkan," tegasnya.
 
Sandi mengungkapkan adanya keluhan dari pimpinan dinas terkait kurangnya anggaran untuk bertindak. 

Namun dia menegaskan, setiap tahun telah disiapkan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak.
 
"Pimpinan OPD harus berinovasi dan bergerak secara kemanusiaan. Pemerintah harus hadir secara optimal, memberikan bantuan tanpa pandang bulu agar masyarakat merasakan keadilan dan kehadiran pemerintah yang nyata," tandasnya.***