Wapres Minta Akselerasi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Mitigasi Bencana di Rakornas BNPB 2024

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta, akselerasi pengembangan teknologi dan inovasi mitigasi serta penanggulangan bencana segera dilakukan, 

Hal itu diungkapkan Ma'ruf Amin dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) 2024, yang dilaksanakan di Kota Bandung, Rabu 24 April 2024.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana. Sepanjang 2023, telah terjadi 5.400 bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, masih banyak kabupaten/kota yang diakuinya masih memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi. Sehingga dituntut upaya penanganan bencana yang cermat dan inovatif.

"Rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana di kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Disinilah pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya, guna melindungi masyarakat dari risiko bencana," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya.

Dia pun mendorong, penurunan risiko bencana harus menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. mitigasi bencana juga diakuinya bakal memengaruhi ketersediaan pangan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta berkelanjutan pada lingkungan hidup.

"Yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian total dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

penanggulangan bencana lanjut dia, harus dilakukan secara preventif dan rehabilitatif. Harus dieksekusi secara sinergi, serentak, cepat, aman dan akurat. Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, pengalaman negara maju hendaknya jadi pembelajaran. Mulai dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Contohnya kejadian gempa bumi 7,4 magnitudo di Taiwan pada awal bulan ini dengan guncangan besar, kerusakan dan korban jiwa tetap dapat diminimalisasi dengan sistem penanganan dini dan pengetahuan tentang sumber gempa yang baik," imbuhnya.

Maka dari itu, pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana harus dilakukan. Tentunya disertai integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

"Tentu hal ini juga harus dibarengi dengan partisipasi semua elemen, termasuk sektor swasta, akademisi dan masyarakat. Harapannya akan terwujud penanggulangan bencana yang responsif dan adaptif serta masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman bencana," tuturnya.

Tidak hanya itu, Wapres Ma'ruf Amin juga mendorong penguatan layanan kebencanaan dalam hal kewenangan, kompetensi, SDM, logistik serta peralatan. Pembagian peran antara pusat dan daerah juga harus dibagi secara proporsional.

"Terakhir susun dan rencanakan pembiayaan secara integratif dan tidak tumpangtindih. Saya minta pembiayaan dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya melalui pendayagunaan dana bersama untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," tandasnya. (Yuliantono)