Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, PPP Jabar Minta Proses Transparan

INILAHKORAN.ID-Pengajuan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mendapat perhatian Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari.

Zaini mengingatkan, proses pergantian orang nomor dua di Indonesia harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia tidak ingin keputusan yang diambil justru membuka ruang polemik politik berkepanjangan.

Menurutnya, kepastian hukum dan mekanisme yang transparan menjadi kunci agar proses pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden tidak kembali memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

"Untuk menentukan Wapres itu jangan sampai menimbulkan polemik yang kemudian akan sangat panjang, kemudian berulang lagi seperti hari ini. Itu jadi harus betul-betul saksama secara konstitusional, secara aturan, ya termasuk di undang-undang juga harus betul-betul clear," ujar Zaini di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/11/2026).

Dia menilai, kejelasan prosedur dalam pengambilan keputusan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jangan sampai proses pergantian tersebut menimbulkan persoalan baru yang berujung pada protes masyarakat.

"Sehingga rakyat juga bisa menjadi percaya, terus kemudian hari tidak terjadi apa-apa, termasuk protes lagi secara konstitusional, konstitusi," ucapnya.

Di sisi lain, Zaini berharap proses pengunduran diri Gibran dapat menjadi momentum untuk mengakhiri ketegangan politik yang berkembang belakangan ini. Dia menginginkan Wakil Presiden berikutnya mampu menghadirkan optimisme baru bagi perjalanan pemerintahan dan kemajuan Indonesia.

"Ya tapi harapannya tentu dengan adanya mungkin nanti Wapres baru bisa memberikan harapan baru untuk tentunya kemajuan Indonesia ya," katanya.

Zaini juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pengunduran diri seorang Wakil Presiden. Peristiwa tersebut terjadi pada 1956 ketika Mohammad Hatta melepaskan jabatannya. Namun, dia menegaskan terdapat perbedaan latar belakang antara pengunduran diri Hatta dan Gibran.

"Kan kalau Indonesia punya pengalaman Wapres mundur, dulu Mohammad Hatta tahun 1956. Hal ini berulang meskipun mungkin latarnya menjadi berbeda ya," tuturnya.

Terkait kelanjutan proses tersebut, Zaini menyerahkan sepenuhnya kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat. Masyarakat di daerah, kata dia, kini menunggu langkah MPR RI dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran.

"Ditambah juga kan termasuk kalau hari ini konsentrasi gonjang-ganjing karena konstelasi politik salah satunya mudah-mudahan sudah bisa disudahi. Ini kan akan sangat bergantung pada pemimpin-pemimpin di pusat ya di Jakarta. MPR pasti akan segera menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ya kita mah sebagai warga di daerah tentu menunggu saja," lanjutnya.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dia meminta agar surat tersebut segera diproses.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menindaklanjuti permintaan tersebut melalui rapat pimpinan. Setelah itu, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas langkah selanjutnya.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Ahmad Muzani.***