Guru Hamil 7 Bulan Dipecat Sepihak Lewat WA, Pemkab Bandung Barat Janji Usut Tuntas

INILAHKORAN.ID - Kasus dugaan pemecatan sepihak yang menimpa seorang tenaga pendidik di lingkungan Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengemuka ke permukaan dan memicu perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah.

Diketahui, seorang guru bernama Nisfa Widia yang saat ini tengah mengandung anak kedua dengan usia kandungan tujuh bulan, mendadak diberhentikan dari tugasnya di MTs Muslimin Citapen, Kecamatan Cihampelas, tepat di saat ia mengajukan permohonan cuti hamil.

Cara pemberhentian yang hanya disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp tanpa dilengkapi surat keputusan resmi maupun pertemuan tatap muka, dinilai sangat tidak manusiawi dan melanggar hak-hak dasar tenaga kerja, apalagi menyangkut kondisi ibu hamil yang seharusnya mendapat perlindungan khusus.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengakui dirinya baru mendapatkan informasi lengkap terkait dugaan pemecatan tersebut dari berbagai pemberitaan media massa.

Kendati demikian, ia tidak tinggal diam dan segera menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk turun tangan mengurai benang kusut persoalan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan ini.

"Kami akan segera memanggil pihak Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran manajemen sekolah untuk duduk bersama, melakukan klarifikasi mendalam, serta mencari fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata Asep, Sabtu (20/6/2026).

Asep menuturkan, setiap permasalahan yang menyangkut hubungan kerja antara tenaga pendidik dan institusi pendidikan harus diselesaikan melalui jalur komunikasi yang baik serta proses tabayun atau penelusuran fakta yang teliti dan adil.

"Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkewajiban memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, baik bagi korban maupun citra dunia pendidikan di daerah," tuturnya.

Di momen Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat, Asep berharap agar di masa mendatang tidak lagi ditemukan praktik diskriminasi, penindasan atau perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga pendidik maupun peserta didik.

"Hal itu sejalan dengan visi misi pemerintahan Bupati Jeje Ritchie Ismail yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama di samping pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Sementara dari sisi korban, Nisfa Widia yang telah mengabdi selama dua tahun di sekolah tersebut mengaku sangat terkejut dan kecewa berat atas perlakuan yang diterimanya.

Ia menjelaskan, awalnya ia hanya membantu mengelola administrasi tabungan siswa atas kesepakatan musyawarah bersama wali murid, karena tugas tersebut sebelumnya dipegang oleh guru lain.

"Ketika menemukan adanya ketidaksesuaian data dari periode sebelumnya, bukannya mendapat dukungan untuk merapikan administrasi, saya justru dipersalahkan dan akhirnya diberhentikan sepihak begitu mengajukan cuti hamil," kata Nisfa.

Imbasnya, ungkap Nisfa, kondisi ini pun memicu kegaduhan di masyarakat, di mana banyak wali murid yang khawatir uang tabungan siswa dibawa lari, sehingga nama baik dirinya dan keluarganya tercoreng padahal ia mengaku hanya melaksanakan amanah.

"Kami tetap berusaha bersikap profesional dengan merapikan seluruh data dan pertanggungjawaban keuangan hingga tuntas, dan memastikan seluruh uang yang menjadi tanggung jawabnya sudah dikembalikan sepenuhnya kepada pihak sekolah," ujarnya.

Riza mengaku sangat khawatir tekanan pikiran yang dialami istrinya dapat membahayakan kandungan, dan hingga saat ini upaya meminta penjelasan langsung kepada kepala sekolah belum membuahkan hasil.

"Oleh karena itu, kami bertekad untuk membawa persoalan ini ke jalur resmi, mulai dari laporan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat hingga ke jalur hukum guna mempertahankan hak serta memulihkan nama baik yang telah tercemar,"  ujarnya.***