Gus Ipul Tegaskan Siswa Sekolah Rakyat Bukan Hasil Pendaftaran, Ini Mekanismenya

INILAHKORAN.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, siswa yang berhak mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat harus berasal dari keluarga paling tidak mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penentuan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan dengan mekanisme penjangkauan langsung terhadap keluarga yang memenuhi kriteria.

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Dialog Siswa Sekolah Rakyat dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama Menteri Sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026).

Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb tersebut, Gus Ipul menjelaskan proses penjangkauan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.

Pendamping PKH menjadi ujung tombak dalam proses tersebut. Mereka dibantu petugas sosial setempat, Badan Pusat Statistik (BPS), tokoh masyarakat, hingga unsur TNI dan Polri.

Seluruh hasil penjangkauan kemudian dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai calon siswa Sekolah Rakyat.

"Jadi, siapa yang sekolah di Sekolah Rakyat, ini telah melalui proses penjangkauan, bukan pendaftaran. Tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan," tegas Gus Ipul.

Setelah calon siswa dinyatakan memenuhi kriteria, data tersebut harus ditandatangani kepala daerah setempat, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, sebelum anak bersangkutan resmi diterima di Sekolah Rakyat.

Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin tepat sasaran. Karena itu, proses seleksi harus berlangsung transparan dan melibatkan pengawasan berbagai pihak.

Gus Ipul juga mengingatkan agar tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk titipan maupun suap dalam penentuan siswa.

Selain menegaskan mekanisme penjangkauan, Gus Ipul menyebut setiap siswa Sekolah Rakyat memiliki profil data yang tercatat secara terperinci. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga siswa sesuai dengan kriteria program.

"Perlu saya tegaskan setiap siswa ada penanggung jawabnya. Dari awal telah tercatat dengan baik, datanya terekam dengan baik. Siapa orang tuanya, asetnya seperti apa, penghasilannya seperti apa," ujar Gus Ipul.

Untuk memastikan akurasi data tersebut, Gus Ipul langsung memeriksa profil salah seorang siswa bernama Ghazy Ghalibie yang bertugas sebagai pembawa acara dalam kegiatan tersebut.

Profil Ghazy memuat informasi mengenai latar belakang keluarganya, termasuk catatan petugas pendamping PKH yang melakukan penjangkauan.

Ghazy, siswa asal Kota Bandung yang telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama lebih dari satu tahun, membenarkan informasi yang tercantum dalam profil tersebut.

Di hadapan Mensos dan para undangan, Ghazy juga menceritakan pengalamannya selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk fasilitas kebutuhan sehari-hari dan pembentukan kedisiplinan.

Dia mengaku mendapatkan makan tiga kali sehari serta camilan dua kali sehari. Selain itu, siswa menjalani rutinitas harian yang teratur, mulai dari bangun pukul 03.30 WIB hingga waktu tidur pukul 21.00 WIB.

Bagi Ghazy yang menyukai bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) itu mengaku keberadaan Sekolah Rakyat memberikan dampak terhadap perkembangan dirinya, sekaligus akses terhadap fasilitas penunjang pendidikan.

Melalui mekanisme penjangkauan dan pendataan keluarga, pemerintah berupaya memastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, bukan berdasarkan kemampuan membayar maupun kedekatan dengan pihak tertentu.