Di Tengah Kisruh PBI JKN, Mensos Gus Ipul Sebut 3,9 Juta Warga Tak Lagi Terima Bansos
Gus Ipul memastikan reaktivasi PBI JKN bagi para pasien serta menyebut 3,9 juta warga tak lagi terima Bansos.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID- Di tengah polemik pemutakhiran data PBI JKN yang berujung status non-aktif sejumlah pasien cuci darah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan 3,9 juta warga tak lagi menerima bantuan sosial (Bansos).
Mensos Gus Ipul jadi sorotan usai sejumlah pasien cuci darah tak mendapatkan pelayanan di rumah sakit lantaran status kepesertaan PBI JKN ((Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) mereka mendadak non-aktif.
Namun pada akhirnya, Gus Ipul memastikan pihaknya segera reaktivasi status kepesertaan para pasien cuci darah agar kembali mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
Menurutnya, hingga 8 Februari 2026 tercatat 9.130 peserta dipastikan kembali mendapatkan layanan JKN secara gratis.
“Proses reaktivasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat agar peserta tetap memperoleh layanan jaminan kesehatan secara gratis,” kata Gus Ipul dikutip inilahkoran.id dari laman resmi Kemensos, Senin 9 Februari 2026.
Selain soal reaktivasi status kepesertaan PBI JKN, Gus Ipul juga memastikan sebanyak 3,9 juta warga takkan lagi menerima Bansos.
Mereka yang tak lagi terdaftar sebagai penerima Bansos, lanjut Gus Ipul, terjadi akibat penyesuaian desil ekonomi, proses graduasi serta pemutakhiran data para penerima manfaat.
Nantinya, mereka yang tak lagi menerima Bansos bakal diarahkan dalam program pemberdayaan ekonomi.
Menurut Gus Ipul, pemerintah tak mau lagi Bansos salah sasaran sehingga membuat warga yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan.
“Kalau data kita akurat, maka program kita pasti tepat sasaran. Inilah yang kami minta untuk ditindaklanjuti di desa masing-masing sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten pasuruan, Sabtu 7 Februari 2026 lalu.
Gus Ipul yakin, DTSEN menjadi kunci dari akurasi data kemiskinan di seluruh pelosok Indonesia. DTSEN sendiri, menurutnya diperbarui secara berkala selama tiga bulan sekali.
“Dengan DTSEN yang dimutakhirkan dan digitalisasi Bansos, kita harapkan tidak ada lagi keluarga atau individu yang seharusnya dibantu tetapi tidak terdata,” pungkasnya.***
Editor : Bsafaat
