Hasil Survei IPI Tunjukkan 95,5 Persen Warga Jabar Puas Kinerja Dedi Mulyadi
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil catatan setahun kinerja Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan evaluasi publik terhadap kinerja Pemprov
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil catatan setahun kinerja Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan evaluasi publik terhadap kinerja Pemprov Jabar.
Hasilnya, 95,5 persen warga Jabar menyatakan puas dengan kinerja Dedi Mulyadi dalam periode Januari-Februari 2026. Rinciannya 35,8 persen menyatakan sangat puas dan 59,7 persen cukup puas. Selebihnya, 4 persen menyatakan tidak puas dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Catatan itu meningkat tipis, di mana pada survei yang dilakukan Indikator di Mei 2025 lalu, 94,7 persen masyarakat Jabar menyatakan puas atas kinerja Dedi Mulyadi.
Sedangkan, untuk Wakil Gubernur Erwan Setiawan, dari hasil survei 55,3 persen menyatakan puas dengan kinerjanya. Sementara kinerja Pemprov Jabar, dari 23 program rata-rata kepuasannya di angka 71 persen.
Founder dan peneliti utama IPI Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari catatan tersebut menunjukkan popularitas personal Dedi Mulyadi memberikan dampak positif pada program kerja Pemprov Jabar, meski diakuinya masih ada catatan khususnya di sektor pengentasan kemiskinan.
"Kalau kepala daerah memiliki approval rating rendah, efektivitas program susah untuk dieksekusi. Approval rating berguna untuk memberikan harapan kepada publik, kedua efisien dan efektif. Kalau rendah, jangankan program yang salah, yang benar saja bisa disalahkan publik," kata Burhanuddin dalam penyampaian rilis bertajuk Setahun KDM dan Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemprov Jawa Barat, Senin 16 Februari 2026.
Meski demikian, situasi ini bukan berarti kata dia tanpa masalah. Bahayanya adalah lanjut Burhanuddin, dapat menimbulkan kultus terhadap sosok Dedi Mulyadi.
"Impact-nya, nalar kritis jadi kurang. Akibatnya tidak bisa menilai secara kritis," imbuhnya.
Survei IPI dilakukan pada sebanyak 800 responden, dengan metode simple random sampling wawancara tatap muka, toleransi kesalahan atau margin of error di angka 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen, dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) Djayadi Hanan menilai tingginya kepuasan kinerja terhadap Dedi Mulyadi disebabkan dua faktor yakni popularitas dan program kerja yang populer menyentuh langsung kepada masyarakat.
"Tidak banyak yang bisa dikomentari, kalau hasil seperti ini. Kinerja Pemprov Jabar dari setahun terakhir itu sangat baik," ucapnya.
Namun dia menyoroti adanya gap cukup jauh atas kepuasan kinerja antara Dedi Mulyadi dengan Erwan Setiawan dan Pemprov Jabar.
"Bisa jadi ada pembagian tugas," katanya.
Selain itu, Djayadi juga memberikan catatan minor terhadap sejumlah penanganan masalah yang dilakukan Pemprov Jabar dari hasil survei IPI ini. Mulai dari persoalan pengelolaan sampah, pengembangan usaha kecil, jaminan sosial bagi warga kurang mampu, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pembinaan koperasi masyarakat hingga kemudahan akses permodalan yang angkanya masih di bawah 70 persen.
"Ini kalau tidak dibenahi secara fundamental, agak susah bergerak. Data BPS 2025, angka kemiskinan di Jabar memang turun 0,6 persen. Dari 7,08 menjadi 7,02. Belum turun signifikan. Benang merahnya di kemiskinan. Kalau mau melompat, pengentasan kemiskinan harus konkret," katanya.
Di luar hasil survei IPI, Djayadi juga menyoroti disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) warga Jabar per kapita dalam setahun, yang mana masih di bawah angka nasional. Di mana PDRB nasional di angka Rp70-100 juta per kapita setahun. Sedangkan di Jabar masih ada daerah yang Rp24 juta dan Rp112 juta.
"Ada kesenjangan. Kalau mau menjaga dan meningkatkan approval rating, ini harus diperhatikan. Yang tinggi daerah industri, daerah lain rendah kayak Tasikmalaya," ujarnya.
Editor : Doni Ramdhani

