DPRD Jabar Soroti Penanganan Kejahatan yang Tidak Langsung Menyasar ke Akar

INILAHKORAN.ID - Tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) beberapa waktu lalu, justru memantik kegelisahan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna. 

Di tengah capaian tingkat kepuasan publik mencapai 95,5 persen, Buky menilai masih ada ironi sosial yang tak boleh diabaikan. Angka kemiskinan yang masih tinggi di 6,78 persen dan pengangguran di 6,66 persen atau sekitar 1,77 juta jiwa. Sebab buntutnya, dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tindak kejahatan juga ikut meningkat.

“Angkanya sangat takjub. Ada tapinya. Ketika melihat angka kemiskinan dan angka pengangguran yang 6,7 persen saya kok was-was. Saya gelisah,” ujar Buky di Kota Bandung, baru-baru ini.

Dalam pandangannya, persoalan ekonomi tidak sekadar berbicara soal kesejahteraan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial. Ia menilai kemiskinan menjadi salah satu faktor dominan yang melahirkan berbagai tindakan kriminal.

Buky bahkan mengutip perspektif dalam Islam, yang menyebut kemiskinan dapat melahirkan kekufuran. Menurut dia, tekanan ekonomi yang tidak tertangani dapat mengikis sensitivitas sosial dan moral seseorang.

Fenomena kriminalitas yang belakangan marak terjadi, seperti pembegalan hingga kekerasan seksual, dinilai tidak bisa dilepaskan dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

“Begitu enteng. Enggak pakai perasaan,” ucapnya.

Di titik inilah Buky mengkritisi pola penanganan kejahatan, yang selama ini dinilai terlalu bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menyebut, pemerintah cenderung memperkuat pengamanan, tetapi belum serius menyasar akar persoalan yang memicu tindak kriminal.

Menurutnya, meningkatkan jumlah pengawasan, patroli, maupun aparat keamanan tidak akan cukup apabila persoalan ekonomi masyarakat tetap dibiarkan.

“Yang ditingkatkan adalah keamanan. Padahal menurut saya, hasil pendidikan psikologi, (kejahatan) itu esensi dari kemiskinan,” ucapnya.

Ia menilai, dalam menangani kriminalitas perlu diimbangi dengan kebijakan sosial yang lebih kuat. Penanganan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan pendidikan sosial dinilai menjadi fondasi penting untuk menekan angka kejahatan secara berkelanjutan.***