Ini Langkah Antisipasi Pemkab Hadapi Penyebaran PMK pada Hewan Ternak di KBB

Ini langkah Pemkab Bandung Barat untuk mengantisipasi menulurahnya PMK pada hewan ternak di KBB di antaranya membentuk satgas

Ini Langkah Antisipasi Pemkab Hadapi Penyebaran PMK pada Hewan Ternak di KBB
Pemkab Bandung Barat melakukan beberapa langkah antisipasi penyebaran PMK di KBB.

INILAHKORAN, Ngamprah - Meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai langkah preventif.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo telah menetapkan dua kabupaten di Aceh dan empat kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah wabah PMK.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil langkah cepat guna mengantisipasi masuknya PMK pada hewan ternak ke wilayahnya.

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Infeksi PMK, Wabup Garut Instruksikan Diskanak Beri Disinfektan untuk Peternak

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Kadispernakan) KBB, Undang Husni Thamrin mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk membentuk Tim Satgas Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

"Dalam rangka pencegahan dan pengendalian PMK di Kabupaten Bandung Barat perlu upaya responsif
guna mencegah penularan dan potensi menjadi wabah atau pandemik di Bandung Barat," katanya, Jumat 13 Mei 2022.

Baca Juga: Soal PMK, Kota Bandung Perketat Jalur Hewan Ternak

Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan lantaran KBB merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi hewan ternak yang cukup besar.

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan KBB tercatat, jumlah populasi sapi perah di wilayahnya mencapai 27.166 ekor.

"Populasi sapi perah tersebut tersebar di KPSBU sebanyak 19.712+KUD Puspamekar, 2.054+KUD Sarwamukti, 2.000, Barokah 600, Alam Sukawana 400, Lembah Kemuning 800, Kurnia Rahayu 800 dan CV pratama 800 ekor," jelasnya.

Baca Juga: Antisipasi PMK, Yana Mulyana Minta DKPP Perketat Distribusi Hewan Ternak

Selanjutnya, sebut dia, untuk total  jumlah populasi sapi impor mencapai 1.316 ekor dan tersebar di tiga feedlotter, antara lain GSM di kandang SNI 458 ekor, BERKAH di kandang SNI 328 ekor, dan CABS 530 ekor.

"Maksud SNI di sini isi sapi buat hewan kurban aja," sebutnya.

Kemudian, tambah dia, untuk sapi potong lokal di bandar sapi jumlah populasi sebanyak 510 ekor dan tersebar di H. Entang Cisarua 200 ekor, H. Ajun Cihampelas 50 ekor, H. Wawa Cihampelas 60 ekor dan Lukman Batujajar 200 ekor.

"Sementara untuk sapi potong lokal di peternak lokal jumlah populasi sebanyak 700 ekor dan tersebar di 16 kecamatan di KBB," ujarnya.

Baca Juga: Menko PMK Dorong Persediaan Obat Antivirus hingga Fasilitas Isoman

Ia menyebut, hingga saat ini belum terindikasi adanya penyebaran PMK di wilayah KBB. Namun, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah guna mengantisipasi penyebaran PMK di KBB.

"Kami sudah melakukan sejumlah upaya preventif, seperti membuat bahan ekspose dan sosialisasi, konsolidasi internal dengan petugas penyuluh lapangan, medik dan paramedik veteriner, termasuk
pembuatan telaahan staf kepada bupati, surat edaran, Pembuatan SK Satgas PMK dan SOP," bebernya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya pun melakukan giat kolaborasi dengan Polres Cimahi ke tiga bandar ternak besar di KBB dan melakukan penyuluhan ke seluruh peternak ruminansia oleh para penyuluh dan petugas lapang.

Baca Juga: Mundur dari Bursa Pemilihan Ketum KONI KBB, Ida Widaningsih Balik Dukung Sonya Fatmala

"Ada juga KIE melalui medsos, media elektronik dan cetak, konsolidasi dengan KUD sapi perah dan pengumpul susu dan melakukan pengawasan lalulintas ternak dan kesehatan hewan di RPH Bandung Barat," ujarnya.

Ia pun menambahkan, untuk lokasi penjual daging sapi ada di 44 pasar tradisional yang terdiri dari 4 pasar besar dan 40 pasar mingguan, tersebar di 15 kecamatan.

"Kerawanannya, terkendali, penyakit PMK tidak zoonosis, mortalitas rendah dan penyakitnya dapat diobati," pungkasnya.*** (agus satia negara).


Editor : inilahkoran