Integrasi Transportasi Publik di Cimahi Dorong Masyarakat Kembali Naik Angkutan Umum
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi berharap integrasi transportasi publik dapat mendorong masyarakat kembali beralih ke moda transportasi umum.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi berharap integrasi transportasi publik dapat mendorong masyarakat kembali beralih ke moda transportasi umum.
Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi Anton mengatakan, integrasi transportasi publik itu pun sekaligus menjadi bagian dari solusi permasalahan kemacetan yang sering terjadi di Cimahi.
Namun, Anton mengakui adanya tantangan terbesar dalam mewujudkan hal tersebut. Bukan terletak pada infrastruktur semata, namun integrasi transportasi publik itu pun berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan angkutan umum yang ada.
"Masyarakat itu memilih yang lebih mudah, nyaman, dan aman. Masalahnya, berapa persen angkutan umum kita yang sudah memenuhi standar itu? Ini yang harus kita benahi," kata Anton, Selasa 3 Februari 2026.
Menurutnya, langkah pembenahan bakal diawali dari penataan trayek angkutan umum. Jika pengembangan trayek tertentu dinilai memiliki prospek menjanjikan, pihaknya bakal bekerja sama dengan para operator untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bersama-sama.
"Kita ingin memperbaiki pelayanan angkutan umum bersama operator, supaya masyarakat mau kembali menggunakan transportasi umum seperti dulu," tegasnya.
Anton juga menjelaskan, pengadaan armada Bus Rapid Transit (BRT) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ia menilai, peran Pemerintahan Kota Cimahi terbatas pada mendukung operasional melalui program subsidi operasional (PSO).
"Armada dan sarana prasarana sudah disiapkan kementerian. Kota Cimahi hanya membiayai operasionalnya," jelasnya.
Soal keselamatan penumpang, Anton menjelaskan, BRT tidak mendapatkan perlakuan khusus dan tetap tunduk pada aturan yang berlaku.
Operator BRT yang saat ini dikelola oleh PT Jasa Sarana (Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat) wajib melakukan uji berkala setiap enam bulan serta menerapkan sistem manajemen keselamatan.
"Tidak ada perlakuan khusus. Tetap wajib uji berkala dan penerapan keselamatan," katanya.
Tak cuma itu, Anton mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih moda transportasi umum.
"Kalau menggunakan angkutan umum, pilihlah yang laik dan layak agar keselamatan lebih terjamin," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

