Jabar Gagal di STQH, Kesejahteraan Qori Qoriah Diperhatikan?

INILAH, Bandung- Memiliki jumlah muslim terbanyak se-Indonesia dan juga sarana memadai tak menjadikan provinsi Jawa Barat menyabet juara umum pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) tingkat nasional ke XXV di Pontianak. 

Alih-alih masuk target tiga besar, Jabar harus puas berada di posisi sembilan sementara juara umum disabet kafilah DKI Jakarta. 

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menilai, adu rekrut dan adu bonus menjadi fenomena yang tidak dapat terpisahkan dari STQH. Terlebih cukup banyak qori dan qoriah mumpuni asal Jabar yang dibajak provinsi lain.

"Berdasarkan informasi yang sampai ke saya ternyata dalam STQH ini masih terjadi seperti di PON (Pekan Olahraga Nasional), saling adu bonus dan adu rekrut antar provinsi. Karena ini ada kebangaan tersendiri bila juara," ujar Hadi saat dihubungi di sela persiapanbya sebagai TPHD Jabar untuk pelepasan jamaah haji, Senin (8/7/2019).

Menurut Hadi, anggaran yang disediakan provinsi Jabar untuk mendulang gelar juara umum pada STQH pun terhitung minim, khususnya sebagai bunus para kafilah. Bahkan nominalnya jauh dari DKI Jakarta yang menyiapkan sekitar Rp100 juta. 

"DKI meng-iming-imingi Rp100 juta untuk bisa juara satu, sedangkan Jabar sekitar Rp20 juta," katanya.

Hadi katakan, fenomena perekrutan qori dan qoriah untuk memperkuat provinsi lain tersebut sangat memalukan. Mengingat  STQH adalah gelaran yang mempertandingkan antar provinsi, dia menyayangkan bilamana ada SDM terbaik pindah ke provinsi lain lantaran diberikan iming-iming bonus yang lebih besar. 

"Padahal Jabar itu Gudang-nya pesantren-pesantren yang berkualitas mencetak qori terbaik dan memang ada tim yang memburu orang-orang bagus yang ada di kita itu," katanya.

Hadi sampaikan, pihaknya akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk lebih memperhatikan kehidupan para qori dan qoriah. Agar kedepan adu rektrut dan adu bonus tersebut mempengaruhi potensi Jabar untuk menyabet juara.

"Biar kami dari dewan akan mendorong ke institusi dan biro terkait agar hal ini diperhatikan," katanya. 

Hanya saja, dia katakan, kesejahteraan qori dan qoriah Jabar ini bukan melulu harus diberikan bonus yang besar. Namun harus ada penghargaan untuk mereka agar memiliki posisi dalam sebuah pekerjaan. 

"Pemerintah harus memfasilitasi sebagai memgharhai para aset-aset kita ini," pungaksnya. (Rianto Nurdiansyah)