Jadi Dua Daerah Rawan TPPO, Polres Cimahi Berikan Edukasi dan Sosialisasi ke Warga Cimahi dan KBB
Terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius. Polres Cimahi menilai Cimahi dan KBB menjadi dua daerah rawan TPPO.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cimahi - Terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius. Polres Cimahi menilai Cimahi dan KBB menjadi dua daerah rawan TPPO.
Saat ini, Polres Cimahi memberikan edukasi sekaligus sosialisasi kepada warga Cimahi dan KBB sebagai dua daerah rawan TPPO terkait pencegahan.
Kepala Polres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, edukasi dan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan khusus pada Polri dengan membentuk Satgas TPPO. Terlebih, Cimahi dan KBB menjadi dua daerah rawan TPPO.
"Ini sebagai upaya pencegahan TPPO agar tidak ada masyarakat yang jadi korban. Kami juga memasang stiker 'Stop Perdagangan Manusia' secara simbolis di beberapa titik," katanya kepada wartawan.
Menurutnya, modus kejahatan TPPO ini berbagai macam, salah satu yang marak terjadi dengan mengiming-imingi lowongan pekerjaan.
"Makanya, melalui edukasi dan sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa lebih waspada agar terhindar dari modus kejahatan TPPO," tuturnya.
Tak hanya menyandang daerah rawan TPPO, Cimahi dan KBB menjadi dua daerah rawan terhadap kejahatan. Faktanya, saat ini ada dua warga Cimahi dan KBB yang baru saja dibebaskan dari Myawaddy, Myanmar usai menjadi korban TPPO dan berhasil di pulangkan ke Indonesia.
"Sosialisasi akan kami terus gencarkan ke sejumlah tempat seperti belum lama ini di Kantor Kecamatan Ngamprah, KBB, kemudian ke pusat-pusat keramaian seperti pasar dan tempat lainnya," sebutnya.
Aldi juga meminta warga Cimahi dan KBB juga agar tidak mudah tergiur iming-iming pekerjaan di luar neger, dengan gaji fantastis, dan pekerjaan ringan.
"Terlebih, jika tawarannya tidak jelas pekerjaannya dan juga tidak masuk akal. Di situlah perlunya mengecek kebenaran dari informasi yang ditawarkan," ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya pun sudah membentuk Satgas Preventif TPPO Sat Samapta Polres Cimahi untuk intens memberitahukan ke masyarakat soal bahaya dan potensi TPPO yang bisa menjerat.
Pasalnya, jika menjadi korban TPPO akan kesulitan bila bekerja di negara orang, karena tidak sedikit PMI yang bekerja di luar negeri rata-rata statusnya ilegal.
"Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalaupun bekerja di luar negeri sebaiknya tempuh prosedur resmi agar mendapatkan hak seperti hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : Doni Ramdhani

