Jajang Rohana:  Jabar Darurat Drainase

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, dari Fraksi PKS, Jajang Rohana mendapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur, terutama masalah buruknya saluran drainase yang mengakibatkan banyaknya kejadian banjir.

Jajang Rohana:  Jabar Darurat Drainase
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, dari Fraksi PKS, Jajang Rochana

 

INILAH, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, dari Fraksi PKS, Jajang Rochana mendapat keluhan-keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur, terutama masalah buruknya saluran drainase yang mengakibatkan banyaknya kejadian banjir.

Drainase yang buruk terjadi disebagian besar wilayah Jawa Barat, sehingga wajar jika dikatakan Jawa Barat darurat drainase.

Keluhan dari masyarakat itu mencuat saat Jajang melakukan kunjungan reses di GOR Taman Cibaduyut Indah, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada  Senin (9/32020) kemarin. 

Datangnya keluhan dari masyarakat itu membuat Jajang akan mendorong percepatan perbaikan drainase kepada pemerintah. Meski anggaran minim, namun masalah buruknya drainase harus menjadi prioritas. 

"Perbaikan drainase ini harus diprioritaskan. Makanya akan saya dorong Pemprov Jabar untuk memperbaiki drainase yang memang menjadi ranah kewenangannya," kata Jajang, Selasa (10/3/2020).

Dikatakan Jajang, buruknya drainase di Jawa Barat bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung dan kawasan Bandung Raya saja yang memang akhir-akhir ini menyebabkan banjir. Namun, masih banyak daerah lain di Jabar yang drainasenya harus diperbaiki. 

"Hampir merata, sebagian besar drainase di Jabar buruk. Ini sudah sangat darurat. Ini perlu adanya koordinasi antara stake holder terkait. Baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya. 

Permasalahan utama, kata Jajang, saat pembangunan dan meninggikan badan jalan dengan cara dicor, saluran drainase tidak pernah diperhatikan. Makanya, kata Jajang, drainase menjadi mampet karena tertutup material pembangunan coran.

"Ini PR besar buat Jabar, apalagi masalah drainase ini ada tiga cakupan kewenangan. Ada wewenang pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah koordinasi ini kurang terbangun. Jadi saling tumpang tindih," katanya.

Jajang meminta agar pemerintah mawas diri untuk lebih baik menjalin koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Karena, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.(rd dani r nugraha).

Attachments area


Editor : Bsafaat