INILAH, Bogor – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, Bupati Bogor Ade Yasin harus memperbaiki pengelolaan kepemimpinan daripada memikirkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat maupun Bogor Timur.
Hingga kini pemerintah pusat masih menetapkan morotarium DOB. Bahkan belum terbit peraturan pemerintah terkait DOB atau desain penataan daerah. Terlebih belum ada daerah hasil pemekaran wilayah yang sudah mandiri.
"Harapan daerah untuk DOB itu misalnya supaya mengurangi kesenjangan wilayah, membuka daerah terisolir ataupun menghubungkan antar pulau. Tetapi persoalan tersebut bisa dibenahi dengan pembangunan insfrastruktur. Saya rasa kepala daerah harus membenahi sistem pengelolaan manajemen kepimpinannya dibanding pemekaran wilayah yang belum tahu kapan bisa dilaksanakan," kata Bahtiar ketika dihubungi INILAH, Kamis (31/1/2019).
Alumni Universitas Pajajaran ini menerangkan, pemekaran wilayah harus dipikirkan secara matang karena pemerintah setidaknya mengucurkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk belanja aparatur yang akan membebani keuangan negara.
"Itu baru anggaran belanja aparaturnya dan belum biaya lainnya. Saya rasa lebih efektif membenahi sistem pengelolaan kepemimpinan dan membenahi jalan, rumah sakit, pasar, atau lainnya," terangnya.