Kabupaten Bogor Jadi Tempat Launching Kolaborasi Pendampingan Kemendesa PDTT

INILAHKORAN, Bogor - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (P3MDTT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) menggelar melaunching Kolaborasi Pendampingan. 

Namun sebelum melaunching, acara diawali dengan diskusi tentang Kolaborasi Pendampingan Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri, di Hotel Bigland Sentul, Bogor Jawa Barat, pada 24 – 25 September 2024. 

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Nursaid menuturkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh dua kolaborasi yang ada dalam naungan BPSDM Kemendesa PDTT, yakni P3MD dan Puslat ASN.

Nursaid, mengatakan kolaborasi merupakan keniscayaan dalam upaya akselerasi mewujudkan desa mandiri.

"Gagasan atau kegiatan ini dilatarbelakangi oleh beberapa Kementerian dan Lembaga memiliki pendamping yang kesemuanya menjadikan desa sebagai epicentrum kegiatan pendampingan agar menjadi desa mandiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk menyatukan pendamping tersebut dalam berbagai aktivitas pendampingan," tutur Nursaid kepada wartawan, Kamis, 26 September 2024.

Kolaborasi pendamping dari berbagai Kementerian/Lembaga tentu merupakan harapan masyarakat desa untuk mendorong percepatan pembangunan desa.

“Itulah sebabnya launching kolaborasi pendampingan harus dijadikan momentum untuk memulai kerjasama antar pendamping dari Kementerian/Lembaga untuk membantu dan menjadikan desa menuju kemandirian. Pendamping tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Dan Bogor merupakan tempat launching dimulainya kolaborasi ini," sambung Nursaid.
  
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendesa PDTT  Lutfiyah Nurlaela mengaprsiasi  launching kolaborasi pendampingan ini yang merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan Kepala Pusat PPMD dan Kepala Puslat  ASN Kemendesa PDTT. 

Kolaborasi ini akan dilaunching oleh Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  

Kegiatan kolaborasi antar pendamping dari berbagai Kementerian/Lingkungan merupakan salah satu upaya akselerasi Kemandirian Desa. 

“Launching ini adalah gagasan yang cemerlang untuk bersama-sama dengan pendamping dari lintas K/L yang saat ini sedang berjibaku mewujudkan Kemandirian Desa yang tentu saja merupakan harapan seluruh komponen masyarakat desa," ucap Lutfiah Nurlaela.

Lutfiah Nurlaela dalam kesempatan ini, sekaligus membuka acara diskusi Kolaborasi Pendampingan: Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri. 

Hal yang perlu dicatat, bahwa kolaborasi pemberdayaan masyarakat secara konseptual merupakan proses pembangunan untuk menstimulasi masyarakat berinisiatif memulai kegiatan-kegiatan sosial. 

Demikian halnya dengan pembangunan berkelanjutan, pada prinsipnya harus berakar dari kekuatan  lokal dan potensi masyarakat itu sendiri. Peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam konteks tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di desa.  

Usai kegiatan diskusi tersebut di atas Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaunching Kolaborasi Pendampingan Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri yang digagas oleh Nursaid.

Dalam kesempatan ini, Abdul Halim Iskandar sekaligus melaunching Kolaborasi PSM Sakti BUMDesa untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa yang digagas Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si, Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kemendesa PDTT di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.  

Dalam sambutannya,  Menteri Desa PDTT tersebut memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa yang sudah mandiri.

"Desa mandiri harus mendapatkan anggaran yang lebih besar, karena ini erat kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Abdul Halim Iskandar.

Oleh karena itu lanjutnya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan yang kedua peningkatan kapasitas.

Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Harus dikerjakan oleh semua komponen masyarakat. 

"Untuk itu, kolaborasi ini sangat mungkin dilaksanakan, karena secara karakter, bangsa memiliki kebhinnekaan, banyak ragam budaya, suku dan agama yang memiliki satu tujuan bersama.  Kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga ini merupakan harapan masyarakat desa,“ lanjutnya.

Politisi PKB ini menambahkan, bahwa kita harus mendukung semua upaya implementasi kolaborasi untuk membangun desa, terlepas dari sekat Kementerian / Lembaga.

"Karena kita punya tujuan yang sama untuk membangun bangsa dan negara," tambahnya.  ***