Kabupaten Bogor Tolak Rencana Pembangunan Jalan Tol Sentul-Cipanas

Bupati Bogor Ade Yasin dan anggota DPR RI Mulyadi menolak pembangunan jalan Tol Sentul-Cipanas, Kabupaten Cianjur maupun Sukamakmur-Kabupaten Karawang karena dinilai lebih banyak dampak negatifnya.

Kabupaten Bogor Tolak Rencana Pembangunan Jalan Tol Sentul-Cipanas
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin dan anggota DPR RI Mulyadi menolak pembangunan jalan Tol Sentul-Cipanas, Kabupaten Cianjur maupun Sukamakmur-Kabupaten Karawang karena dinilai lebih banyak dampak negatifnya.

Mereka kompak meminta pemerintah pusat untuk lebih memilih pembangunan jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II karena lebih memiliki dampak positif berupa meningkatnya taraf ekonomi masyarakat.

"Pendapatan ekonomi masyarakat yang saat ini rendah bisa meningkat dengan adanya Jalan PTT atau Puncak II, hingga kami tegas menolak pembangunan Jalan Tol Sentul-Cipanas maupun Sukamakmur-Kabupaten Karawang yang hanya berfungsi mengurai kemacetan di Kawasan Puncak," ucap Ade usai menghadiri acara Borderline Economic Summit di Bogor, Kamis (12/12/2019).

Ade menambahkan, pihaknya tak pernah lelah memperjuangkan pembangunan jalan PTT atau Puncak II. Rencana ini menurutnya juga didukung para pemengku kebijakan Pemkab Cianjur dan Pemprov Jabar.

"Rencana pembangunan Jalan PTT atau Puncak II ini tak hanya bisa mengurai kemacetan tetapi juga mempercepat distribusi hasil pertanian dan mempermudah akses wisatawan terutama yang akan menuju Kabupaten Cianjur hinga ekonomi masyarakat juga akan terdongkrak," tambahnya.

Ade berjanji, dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada maka lahan hijau di wilayah Babakan Madang-Sukamakmur tidak akan berubah dan menyebabkan banjir ke hulu sungai Cipamingkis atau ke Kota dan Kabupaten Bekasi.

"Dalam RTRW, Kecamatan Babakan Madang dan Sukamakmur yang akan dilalui jalan PTT atau Puncak II itu termasuk LP2B (lahan pangan pertanian berkelanjutan) dan kawasan wisata hingga daerah resapan air akan terjaga dan tidak menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi," janji Ade.

Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melanjutkan proyek pembangunan jalan PTT atau Puncak II. Pasalnya, kini Jalan Raya Puncak sudah tidak lagi memadai dan menampung volume kendaraan pada akhir pekan atau masa liburan yang mencapai 30-40 ribu unit per hari.

"Saya minta negara hadir dan usulan pembangunan jalan PTT atau Puncak II adalah kebutuhan masyarakat untuk mreningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Saya juga tidak setuju pembanguan jalan Tol Sentul-Cipanas maupun Sukamakmur-Kabupaten Karawang karena tidak berdampak signifikan," tegas Mulyadi.

Sementara itu, Kepala Pusat Badan Pengembangan Insfrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Kawasan Wisata Kementerian PUPR M Rudy Siahaan menjelaskan proyek pembangunan jalan PTT atau Puncak II yang sebelumnya didiskresi itu akan dievaluasi.

"Kementerian PUPR akan mengevaluasi usulan rencana pembangunan jalan PTT atau Puncak II. Kami pasti mendengar usulan tersebut apalagi daerah yang sebenarnya lebih tahu akan kebutuhan masyarakatnya ketimbang pemerintah pusat," jelas Rudy. (Reza Zurifwan)


Editor : Doni Ramdhani