Kebijakan Bank BJB, Pemprov Minta Libatkan Kabupaten/Kota
Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan Bank BJB. Hal ini dirasa perlu mengingat p
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung-Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan Bank BJB. Hal ini dirasa perlu mengingat pemerintah daerah tingkat II itupun merupakan pemilik saham di bank pelat merah tersebut.
Anggoto Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Eryani Sulam, mengatakan, komunikasi dari pemprov ini harus dilakukan agar Bank BJB merasa dimiliki oleh seluruh warga Jawa Barat dan Banten. Terlebih, dia menilai pemerintah kabupaten/kota pun memberi andil yang besar untuk keberlangsungan bank tersebut.
"Harus dilibatkan, bagaimana supaya BUMD ini (Bank BJB) menjadi bank orang kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten," kata Eryani di Bandung, Rabu (20/3). Dia mengakui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan kabupaten/kota terkait pembagian deviden dan CSR.
Namun, pelibatan seperti ini belum dilakukan saat pengambilan langkah-langkah strategis seperti pemilihan direksi. Apabila dibiarkan, dia khawatir pemerintah kabupaten/kota akan mengambil sikap, seperti menarik penyimpanan modal di Bank BJB seperti yang pernah dilakukan salah satu daerah.
"Kalau tidak salah, Cianjur sudah pernah akan mencabut, tidak akan disimpan di BJB, (penyimpanan dana) PNS-nya juga akan dialihkan," katanya seraya menyebut hal ini tidak akan terjadi jika bupati/wali kota selaku pemegang saham diajak komunikasi dalam pengambilan keputusan. Pakar ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai, gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) harus segera berkomunikasi dengan pemegang saham lainnya.
Menurutnya ini penting untuk meminimalisasi dampak kurang dilibatkannya kepala daerah tingkat II tersebut. Terlebih, lanjut Acuviarta, Bank BJB akan menghadapi rapat umum pemegang saham (RUPS) yang salah satu agendanya pemilihan jajaran direksi yang baru.
Sehingga, berbagai masukan dari bupati/wali kota selaku pemegang saham harus tersampaikan pada waktu yang tepat. "Saya tahu memang bupati/wali kota tak terakomodasi di Bank BJB. Tapi kita harus pakai cara baik, Pak Gubernur harus segera komunikasi dengan kabupaten/kota, di luar RUPS," katanya.
Penyamaan persepsi di antara pemegang saham ini sangat penting mengingat bisnis bank sangat berkaitan dengan kepercayaan publik. "Bank itu bisnis kepercayaan. Semaksimal mungkin kita menghindari persoalan," katanya.
Editor : inilahkoran
