Kemendikbud: Indonesia Kekurangan Guru Vokasi

INILAH, Jakarta - Fakta ketersediaan guru vokasi yang sesuai bidang kejuruan tertentu masih kurang dari kebutuhan yang diharapkan. Kenapa?

Kemendikbud: Indonesia Kekurangan Guru Vokasi
Ilustrasi

INILAH, Jakarta - Fakta ketersediaan guru vokasi yang sesuai bidang kejuruan tertentu masih kurang dari kebutuhan yang diharapkan. Kenapa?   

 

Kebanyakan para guru vokasi yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah mereka yang lahir karena telah mendapatkan pelatihan sebelumnya.

Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ananto Kusuma Seta mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan guru yang sesuai dengan bidang kejuruan adalah dengan merekrut para profesional yang telah memiliki pengalaman di lapangan dengan syarat kategori orang yang bersangkutan masih memungkinkan untuk direkrut.

"Salah satunya mungkin pelaut. Kami punya SMK Kelautan tetapi masih kekurangan tenaga guru yang menguasai bidang kelautan. Jika memungkinkan kami akan mendorong para pelaut untuk mengajar. Nanti ada pelatihan dan tes pedagoginya," kata Ananto kepada wartawan usai konferensi pers 'Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019' di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Selain itu, lanjut Ananto, Kemendikbud juga telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait revitalisasi pendidikan vokasi di jenjang Lembaga Pendidikan Tenaga Kejuruan (LPTK)  agar mampu menghasilkan guru-guru yang sesuai dengan kemampuan khusus seperti kelautan dan lain sebagainya. 

"Persoalan vokasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lainnya," kata Ananto. Lebih lanjut Ananto menjelaskan ada lima isu strategis yang akan dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 nanti. Pertama penataan dan pengangkatan guru. 

Dia mengatakan masih banyak isu yang perlu diselesaikan mengenai persoalan guru seperti bagaimana proses redistribusi supaya tidak menumpuk di satu tempat tapi kekurangan di tempat lainnya. 

Kedua, mengenai pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pendidikan. Melalui sistem ini diharapkan ke depan menghilangkan favoritisme sekolah-sekolah tertentu.

Ketiga, revitalisasi pendidikan vokasi yang meliputi pengembangan sertifikasi kompetensi, penguatan kerja sama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan, dan penuntasan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi di provinsi.

Kemudian isu keempat dan kelima adalah pemajuan kebudayaan dan penguatan sistem perbukuan dan gerakan literasi. "Lima isu inilah yang akan menjadi fondasi membangun dunia pendidikan dan kebudayaan ke depan," kata Ananto.


Editor : inilahkoran