Kena OTT, KPK Umumkan Status Hukum Abdul Wahid Gubernur Riau Hari ini

INILAHKORAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan status hukum Gubernur Riau Abdul Wahid usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025). Pengumuman itu disampaikan melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah telah menyelesaikan gelar perkara dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

“Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja? Besok (Rabu, 5 November) kami sampaikan dalam konferensi pers,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Menurut Budi, setelah proses pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan, status tersangka resmi diumumkan pada Rabu pagi. Namun, detail terkait pasal dan barang bukti akan dijelaskan secara lengkap dalam konferensi pers resmi KPK.

OTT Keenam Sepanjang Tahun 2025

Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam operasi yang berlangsung pada Senin (3/11) malam itu, tim KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya dari berbagai unsur, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta.

Sepanjang 2025, KPK memang gencar melakukan OTT di sejumlah daerah dengan berbagai kasus berbeda.
Berikut rekam jejak OTT KPK tahun ini:

Maret 2025: OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat.

Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

7–8 Agustus 2025: OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

13 Agustus 2025: OTT di Jakarta yang menyangkut dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

September 2025: OTT di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3, yang menyeret Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan.

November 2025: OTT Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya.

Langkah Tegas Pemberantasan Korupsi

KPK menegaskan bahwa seluruh OTT dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan internal. Lembaga itu juga memastikan akan terus menindak tegas setiap pejabat publik yang terlibat praktik suap atau gratifikasi.

“KPK berkomitmen menjaga integritas penyelenggara negara dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan publik,” ujar Budi menambahkan.