Ketahanan Nasional dalam Sorotan: Bamsoet Dukung Perintah Presiden Prabowo kepada TNI-Polri untuk Menjaga Keutuhan Bangsa

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto kepada TNI dan Polri untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional dalam Sorotan: Bamsoet Dukung Perintah Presiden Prabowo kepada TNI-Polri untuk Menjaga Keutuhan Bangsa
Ketahanan Nasional dalam Sorotan: Bamsoet Dukung Perintah Presiden Prabowo kepada TNI-Polri untuk Menjaga Keutuhan Bangsa

INILAHKORAN,Bandung – Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto kepada TNI dan Polri untuk memperkuat ketahanan nasional.

Menurutnya, upaya ini harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat agar keutuhan bangsa tetap terjaga di tengah berbagai tantangan yang muncul.

“Pernyataan Presiden Prabowo itu sangat mendasar dan responsif, saya memaknainya sebagai kehendak baik dan kesungguhan. Presiden menanggapi aspirasi dan gelisah masyarakat yang setiap hari melihat dan mencatat sejumlah indikator tentang melemahnya ketahanan nasional,” ujar Bamsoet dikutip dari RRI.com.

Ketahanan Nasional dan Ancaman PerpecahanBamsoet menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri dan TNI memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keutuhan bangsa.

Ia menilai bahwa penguatan ketahanan nasional merupakan langkah yang perlu segera diambil untuk mengantisipasi berbagai potensi perpecahan dan tantangan dalam pertahanan negara.

“Presiden telah dengan sungguh-sungguh merasakan dan memahami aspirasi, serta gelisah masyarakat. Sangat bijaksana jika Presiden kemudian mendorong TNI-Polri untuk terus bekerja keras, mewaspadai upaya pelemahan NKRI yang dilakukan dari berbagai aspek,” lanjutnya.

Penegakan Hukum dan Ketahanan NasionalSelain sektor pertahanan, Bamsoet juga menyoroti bagaimana pelemahan ketahanan nasional dapat terlihat dari aspek penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Menurutnya, berbagai institusi penegak hukum kini terus menjadi sorotan publik karena adanya praktik hukum yang tidak konsisten dan cenderung tebang pilih.

“Utamanya ekonomi dan penegakan hukum, kecenderungan itu juga diakibatkan oleh melemahnya fungsi dan kontribusi beberapa institusi negara,” jelasnya.

Bamsoet menambahkan bahwa faktor ekonomi juga turut berperan dalam melemahnya ketahanan nasional.

Ia menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut sebagai dampak dari lemahnya fungsi beberapa institusi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Konsekuensinya, gelombang pemutusan hubungan kerja yang berkelanjutan tidak terhindarkan, inilah salah satu wujud pelemahan pada aspek ketahanan nasional,” tutupnya.***


Editor : Yosep Saepul Ramadan