Pemerintah Dukung Revisi UU BUMN: Perubahan Strategis untuk Penguatan Tata Kelola dan Daya Saing

INILAHKORAN,Bandung – Pemerintah secara resmi menyatakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Keputusan ini membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang hadir mewakili Presiden RI Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan secara matang berbagai pandangan fraksi-fraksi di DPR sebelum memberikan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

“Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi. Izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden RI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dalam rapat tingkat satu ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI,” ujar Supratman.

Dukungan pemerintah terhadap Revisi UU BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah dalam menghadapi tantangan global.

Dengan tata kelola yang lebih kuat dan peran yang lebih jelas, BUMN dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Supratman juga menekankan bahwa perubahan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor BUMN sebagai motor utama pembangunan ekonomi.

“Diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden RI saat ini,” tambahnya.***