Tegas Ketua ICMI Sebut Sistem Politik Indonesia Perlu Evaluasi Total

INILAHKORAN,Jakarta- Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria mengemukakan Sistem Politik Indonesia perlu dievaluasi secara total agar cita-cita membangun peradaban bangsa dapat tercapai.

Menurut Arif, setelah mencermati dan melihat perjalanan sistem politik di Indonesia secara menyeluruh, terlihat makin jelas bahwa sistem politik di Indonesia makin tidak inklusif. Sehingga dibutuhkan evasluasi total atau menyeluruh untuk dapat memperbaikinya.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada Evaluasi total untuk memperbaikinya," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Arif Satria yang juga merupakan Rektor IPB tersebut menambahkan, salah satu dampak dari sistem politi di Indonesia yang sangat kentara adalah melihat pelaksanaan demokrasi Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif.

Sehingga lanjut Arif, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias dan hanya untuk mereka yang berduit karena demokrasi yang semakin mahal. Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics. "Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang," ujar Arif.

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," katanya.

Arif mengatakan keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa yang seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Solusi atas keadaan itu adalah melakukan evaluasi total sistem politik Indonesia agar bangsa Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia. "Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia," katanya.

Gagasan ini disampaikan Arif pada diskusi politik bertema "Pilkada 2024 dan masa depan demokrasi lokal" di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Gagasan terkait perlunya evaluasi sistem politik Indonesia, sebenarnya bukan kali ini saja mencuat. Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo juga mengatakan evaluasi sistem demokrasi diperlukan untuk mencegah lahirnya pemimpin-pemimpin yang muncul dari sistem suap-menyuap yang tidak baik untuk keberlangsungan bangsa.
 
Menurut Bamsoet, sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya. "Harapan saya agar pemimpin kita tidak lahir dari sistem suap-menyuap, ternyata hari ini memungkinkan," kata Bamsoet kala itu.
 
Bamsoet mengemukakan kondisi sistem demokrasi tersebut memungkinkan mengubah seorang calon pemimpin jujur menjadi tidak baik karena modal untuk mendapatkan posisi pimpinan tersebut tidaklah sedikit.

Kemudian setelah dilantik, pemimpin tersebut bukan memikirkan rakyatnya, tetapi justru memikirkan cara untuk mengembalikan utang modal politik kepada sponsor-sponsornya. Cara yang dilakukan adalah membuat suatu kebijakan yang tidak populis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. "Dan langsung berpikir juga bagaimana caranya terpilih lagi lima tahun ke depan," katanya.
 
Dengan fenomena yang terjadi saat ini, menurut Bamsoet, sistem demokrasi yang dianut sudah jauh dari jati diri bangsa dan tidak sesuai dengan bunyi sila keempat pada Pancasila. Dia pun menilai bahwa sistem demokrasi saat ini adalah demokrasi liberal.***