Ketum PB PGRI UngkapSumber Utama Masalah Guru

Masalah tata kelola dan distribusi guru di Indonesia masih mengalami kendala klasik. Ketum PB PGRI,  Unifah Rosyidi mengatakan kekurangan dan penempatan guru yang tidak merata menjadi sumber utama permasalahan saat ini.

Ketum PB PGRI UngkapSumber Utama Masalah Guru
Ketum PB PGRI,  Unifah Rosyidi. (Daulat Fajar)

INILAH, Jakarta – Masalah tata kelola dan distribusi guru di Indonesia masih mengalami kendala klasik. Ketum PB PGRI,  Unifah Rosyidi mengatakan kekurangan dan penempatan guru yang tidak merata menjadi sumber utama permasalahan saat ini.

Dia menggarisbawahi pembiaran terhadap kedua masalah ini akan menimbulkan pemborosan anggaran yang luar biasa. Menurutnya, jika kebutuhan guru dipenuhi dengan perhitungan dan rekrutmen yang benar dan kompeten serta ditempatkan secara merata, maka jumlah guru tetap dengan rasio siswa per guru akan menjadi 1:21 atau lebih. 

"Jumlah ini sangat memadai bagi negara berkembang seperti Indonesia," kata Unifah dalam orasi ilmiahnya pada saat ditetapkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (24/06/2019).

Dampaknya jika rasio siswa per guru bisa ditingkatkan menjadi 1:21 maka Indonesia diprediksi akan menghemat dana untuk gaji guru sebesar Rp 31 triliun per tahun berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2018 kemarin. 

“Dana sebesar itu dapat dialihgunakan untuk merekrut guru baru, sehingga dapat menutupi kekurangan guru tetap sebagai akibat dari moratorium pengangkatan guru PNS selama 10 tahun,” kata Unifah.

Di sisi lain, saat ini sangat penting untuk merekrut guru PNS baru ataupun guru honorer yang memenuhi syarat dan telah mengabdi selama puluhan. Menurutnya pengangkatan guru baru dapat mengurangi beban tata kelola guru di tanah air karena selain akan menyelesaikan masalah guru honorer juga secara otomatis akan menaikkan rasio siswa per guru, dan memeratakan penempatan mereka di seluruh pelosok.

“Kebijakan ini tidak hanya untuk menghemat APBN, tetapi juga untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan,” pungkas Unifah. (Daulat)  


Editor : Bsafaat