Komisi IX: Partisipasi Publik Penting untuk Menjaga Kualitas Program MBG

INILAHKORAN.ID - Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya keterbukaan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap partisipasi publik dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dianggap krusial agar program berskala nasional itu benar-benar mencapai tujuannya.

Menurut Netty, ajakan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan, termasuk melalui dokumentasi menu MBG, menunjukkan kesadaran, pengawasan program tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. 

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” ujar Netty dalam keterangan persnya, Selasa (27/1/2026).

Netty menekankan, keterbukaan tersebut harus diiringi sistem tindak lanjut yang jelas dan adil. Laporan dari masyarakat harus benar-benar digunakan untuk perbaikan layanan, bukan sekadar menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian.

Politisi PKS ini juga mengingatkan, kritik dan masukan dari orang tua maupun guru seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan terhadap program. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak. 

“Anak adalah penerima manfaat utama. Setiap bentuk pengawasan harus berorientasi pada perlindungan anak, bukan menimbulkan dampak negatif bagi mereka,” tegasnya.

Selain itu, Netty menilai penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi kunci keberhasilan MBG. 

“Pelaksana perlu dibekali pemahaman, transparansi, akuntabilitas, dan respons terhadap masukan publik merupakan bagian dari tata kelola program yang baik,” katanya.

Netty menambahkan, program MBG adalah investasi jangka panjang bangsa. "Pengawalan kebijakan harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” katanya. ***