Komisi X DPR RI Soroti OTT Pejabat Disdik Kabupaten Bandung

INILAH, Bandung - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung mendapat perhatian dari Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf. 

"Itu perbuatan oknum, DAK itu disalurkan pemerintah pusat ke pemerintahan daerah melalui rekening dinas. DAK ini digunakan sudah memiliki perencanaan, terkait perencanaan, seperti kontraktor, suplier yang dimiliki kementerian dan harga telah ditetapkan," kata Dede usai kunjungan kerja ke Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (9/1/2020).

Menurutnya, pemerintahan daerah harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta lebih sigap ketika terjadi penyelewangan.

"Harusnya lebih sigap lagi karena sekarang kan sudah ada saber pungli dan sebagainya. Jadi lebih sigap lagi melakukan fungsi pemantauan dan melibatkan masyarakat dan media untuk menyampaikan informasi-informasi seperti itu," ujarnya.

Dede melanjutkan, besaran DAK untuk pendidikan yang turun langsung ke daerah di seluruh Indonesia mencapai Rp300 triliun per tahun. Menurutnya, DAK pendidikan terdiri dari komponen untuk biaya operasional, ruang kelas, dan lainnya yang dikelola sekolah.

Saat ini, dia mengaku banyak guru yang takut mengeluarkan kebijakan karena adanya saber pungli. Menurutnya, hal tersebut muncul karena adanya perbedaan persepsi di setiap daerah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru di daerah.

"Misalnya di kabupaten A pungutan untuk study tour itu diperbolehkan saber pungli tetapi di kabupaten B itu tidak boleh. Nah, terkait itu seharusnya pemerintah pusat punya SOP (standar operasional prosedur)," katanya. (Dani R Nugraha)