KPwBI Jabar Dorong Elektronifikasi Sistem Pembayaran
Hingga akhir 2019 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar mendorong transaksi pemerintahan kota/kabupaten se-Jabar dilakukan secara elektronifikasi. Sejauh ini, dari 27 kabupaten/kota se-J
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Hingga akhir 2019 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar mendorong transaksi pemerintahan kota/kabupaten se-Jabar dilakukan secara elektronifikasi. Sejauh ini, dari 27 kabupaten/kota se-Jabar itu ada tiga daerah yang belum menerapkannya.
“Tahun ini, diharapkan semua transaksi dilakukan pemerintahan daerah bisa dilakukan secara elektronifikasi. Ada tiga daerah yang belum melaksanakan itu yakni Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung,” kata Kepala KPwBI Jabar Doni P Joewono di Bandung, Senin (25/3/2019).
Bagi pemerintahan daerah, menurutnya pengeluaran secara elektronifikasi itu bisa relatif lebih governance. Selain itu, pembukuan tersebut membantu para kepala daerah terkait alur uang. Hal yang pasti, sistem pembayaran bisa lebih efisien.
“Selain itu, elektronifikasi itu juga meningkatkan PAD (penghasilan asli daerah) karena semua pemasukan tercatat,” ucapnya.
Meski demikian, dia mengakui untuk mengganti instrumen pembayaran dari tunai ke nontunai itu bukan hal mudah. Perubahan itu membutuhkan perubahan culture. Namun, pihaknya tetap mendorong perubahan sistem pembayaran tersebut.
Sementara itu, Kepala Grup Sistem Pembayaran KPwBI Jabar Sukarelawati Permana menyebutkan Kota Bandung akan ditingkatkan mengenai elektronifikasinya. Tak sekadar sisi pengeluaran, namun pemerintahan ibu kota Jabar itu sisi pendapatannya pun akan dilakukan secara elektronifikasi.
Dia menyebutkan, pelaksanaan elektronifikasi itu sesuai dengan nota kesepahaman mengenai blueprint smartcity yang diteken antara KPwBI Jabar dan Pemkot Bandung beberapa waktu lalu.
“Untuk instrumen pembayaran secara elektronifikasi ini bisa dilaukan menggunakan kartu debit atau uang elektronik. Untuk itu, kita akan mengoordisaikan dengan lembaga perbankan sebagai penyedia instrument pembayaran elektronik,” ujar Sukarelawati.
Ke depan, elektronifikasi itu tak hanya dilakukan dengan pemerintahan daerah saja. Namun, akan diperluas hingga di tempat-tempat wisata. Ini pun bertujuan untuk meningkatkan PAD setempat dimana destinasi wisata itu berada.
“Rencananya, untuk elektronifikasi di tempat wisata itu akan dilakukan dengan pengelola tempat wisata Gunung Tangkubanparahu dan Kawah Putih,” tambahnya seraya menyebutkan kawasan wisata Pangandaran dan Ciletuh pun akan dikembangkan infrastruktur sistem pembayaran elektronifikasi.
Dia menjelaskan, guna mendukung kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien pihaknya menginisiasi dan menjalankan sejumlah program khususnya terkait elektronifikasi. Beberapa program yang dijalankan pada 2018 yakni elektronifikasi transaksi pemda, elektronifikasi bansos nontunai, elektronifikasi bantuan operasional sekolah, dan elektronifikasi transaksi nontunai di jalan tol. Sementara pada 2019, program elektronifikasi akan diperluas melalui program elektronifikasi remitansi dan transaksi nontunai di desa wisata.
Di bagian lain, secara umum pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan I 2019 diperkirakan masih tetap solid pada kisaran 5,2-5,6% (yoy). Kuatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih ditopang oleh faktor internal khususnya permintaan domestik. Konsumsi Rumah Tangga (RT) masih menjadi penopang utama pertumbuhan,didorong oleh meningkatnya upah dan persiapan penyelengaraan Pemilu 2019.
Selain itu, komponen investasi juga diperkirakan akan meningkat pada triwulan I 2019 yang masih didorong investasi bangunan, sejalan dengan terus berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah. Di sisi lain, ekspor diprakirakan melambat dipengaruhi oleh faktor eksternal terkait dengan pertumbuhan ekonomi duniadanperdagangan dunia yang melemah serta tren harga komoditas yang cenderung menurun.
Inflasi di Jabar pada Februari 2019 tercatat pada level 2,61% (yoy). Catatan ini terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 3,5%±1% (yoy). Neraca perdagangan Jabar pun tetap menunjukkan kondisi surplus yang didukung tingginya ekspor nonmigas meskipun terdapat indikasi perlambatan.
Terkait kredit yang disalurkan pada Februari 2019 pun tumbuh 11,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Januari 2019 yang tumbuh 11,3%. Peningkatan ini khususnya terjadi pada kredit investasi dan kredit konsumsi. Di sisi lain, meningkatnya penyaluran kredit ini diikuti dengan kenaikan rasio NPL sebesar 2,97% yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,84%.
Editor : inilahkoran
