Larangan Mudik Terlambat, Masyarakat Terlanjur Menganggur

INILAH, Bandung - Larangan mudik dari para kepala daerah yang digaungkan pada akhir bulan Maret ini nampaknya sedikit terlambat. Kenapa?

Ya, dari informasi yang beredar di berbagai media, arus mudik awal ini sudah terjadi di minggu-minggu dimana munculnya imbauan untuk melakukan kegiatan jaga jarak sosial/fisik, dan kerja dari rumah, serta pelarangan keluar rumah.

Sehingga terjadinya peningkatan orang dalam pengawasan (ODP) yang terkait virus Covid-19, salah satu contohnya adalah di kabupaten Sumedang yang melonjak. Hal ini tentu saja bukan semata-mata mereka sengaja untuk pulang kampung karena kerinduan terhadap sanak saudara di kampung sana, justru dikarenakan pekerjaan mereka yang hilang di kota-kota besar, dampak wabah virus yang semakin meningkat.

"Saya kira, setiap perantau di kota-kota besar mempunyai wadah organisasi atau pun komunitas, dan biasanya mereka tinggal berkelompok. Mungkin saja mereka juga mempunyai susunan organisasi, minimal mereka punya orang yang dianggap sebagai pimpinan mereka. Seharusnya mungkin himbauan dari kepala daerah ini dikoordinasikan dengan tepat guna kepada para bawahannya, sampai pada tingkat RT atau RW karena kita meyakini mereka lebih tahu data para perantau yang ada di daerahnya masing-masing," papar Dosen dan Pemerhati Masyarakat Erik Rusmana, kepada INILAHKORAN, Selasa (31/3/2020).

Erik menyebut, garis koordinasi inilah yang seharusnya bisa dijalankan guna menutup ruang penyebaran virus ini.  Setelah data perantau terkumpul, baru jalankan garis koordinasi ke jajaran pemerintah yang lebih besar lagi guna menghitung lagi kebutuhan pokok yang harus didapat oleh masing-masing kelompok perantau ini.

Sehingga kata Erik, aturan yang sifatnya masih himbauan ini bisa dimaksimalkan sosialisasinya, tidak elok juga menghimbau para perantau untuk tidak melakukan mudik tapi mereka juga tidak diperhatikan kebutuhannya. Mereka mudik dikarenakan insting untuk bisa menjadi penyintas di kota besar terancam karena hilangnya pekerjaan yang sekaligus menjadi penopang hidup mereka.

"Jadi intinya adalah dua hal yang harus dilakukan oleh para pimpinan daerah masing-masing, yaitu memaksimalkan garis koordinasi sampai pada tingkat akar rumput. Di himbauan juga seharusnya disertai dengan solusi untuk para perantau yang tidak mudik, yaitu kebutuhan pokok mereka. Mungkin dua hal itulah yang akan memuluskan para perantau tidak jadi mudik," imbuh Erik. (Okky Adiana).