Legislator Jabar Dorong Anggaran Berkeadilan Melalui Daerah Otonomi Baru
DPRD Provinsi Jawa Barat meminta bantuan DPD RI, guna mencabut moratorium pemekaran wilayah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta bantuan DPD RI, guna mencabut moratorium pemekaran wilayah.
Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, usulan tersebut disampaikan saat pimpinan DPRD didampingi para ketua fraksi Partai di DPRD Jabar menerima kunjungan DPD RI beberapa waktu lalu.
Jabar mengusulkan delapan daerah otonomi baru (DOB) yakni, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan dan Kabupaten Garut Utara.
“Saya menerima DPD RI, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta moratorium pemekaran wilayah itu dibuka, atau dicabut. Kalau perlu ubah undang-undang moratorium daerahnya. Kan itu tugas DPD,” kata Yod, Selasa 19 November 2024.
Yod mengungkapkan, usulan pemekaran wilayah bukan tanpa alasan. Jawa Barat dengan penduduk 50 juta dengan 27 Kota/kabupaten. Hal ini jauh berbeda dengan Jawa Timur yang 40 juta lebih dengan 36 Kota/Kabupaten. Yod menyoroti hal itu, karena adanya ketidakadilan sisi anggaran.
“Yang jelas saat ini Jawa Barat rugilah dibandingkan dengan provinsi lain. Bedanya Rp7 triliun dengan Jawa Timur. Penduduknya lebih sedikit kita lebih banyak. Jumlah uangnya lebih rendah tapi rakyatnya lebih banyak,” ucapnya.
Sebab itu, pihaknya berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium sehingga Jabar mampu membuka keran DOB baru.
“Saya sampaikan soal ketidakadilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena pendekatannya pakai dengan banyaknya kota/kabupaten, kan mestinya pakai dengan jumlah rakyat,” pungkasnya.***
Editor : JakaPermana
