Legislator Jabar Soroti Tingginya PHK, Minta Pemerintah Tindak Cepat Stabilkan Ketenagakerjaan

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Lillah Sahrul Mubarok menyoroti serius persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat yang hingga kini masih mencatat tingkat pengangguran tinggi.

Legislator Jabar Soroti Tingginya PHK, Minta Pemerintah Tindak Cepat Stabilkan Ketenagakerjaan
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Lillah Sahrul Mubarok menyoroti serius persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat yang hingga kini masih mencatat tingkat pengangguran tinggi.

INILAHKORAN, Bandung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Lillah Sahrul Mubarok menyoroti serius persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat yang hingga kini masih mencatat tingkat pengangguran tinggi.

Kondisi tersebut diperburuk dengan posisi Jabar sebagai provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi secara nasional.

“Saya prihatin dan khawatir jumlah penduduk Jawa Barat besar, penganggurannya pun tinggi. Tapi ada potensi pengangguran yang jauh lebih besar karena mungkin ada yang belum tercatat,” ujar M Lillah dikutip Senin 24 November 2025.

Ia menegaskan, persoalan ini membutuhkan kebijakan strategis berbasis data dan langkah taktis Pemerintah untuk menjaga stabilitas dunia kerja di daerah. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jabar harus menyusun strategi jangka panjang yang benar-benar mampu menekan angka pengangguran yang stagnan.

Salah satu langkah penting adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembaruan kurikulum pendidikan vokasi serta revitalisasi balai latihan kerja sesuai kebutuhan industri saat ini.

“Kolaborasi dengan industri pun menjadi salah satu solusi tepat, di Subang akan dibuka pabrik, ini kesempatan bagus untuk memperkuat kemitraan dengan industri,” ucapnya.

Tak hanya itu, sektor ekonomi lokal juga disebut memiliki peran penting dalam penyerapan Tenaga Kerja. Ia mendorong pemerintah memperkuat UMKM melalui pelatihan, insentif, hingga kemudahan akses permodalan agar mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi.

Di sisi lain, ia menilai keberadaan banyak dapur produksi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya dimanfaatkan optimal sebagai ruang baru penyerapan lapangan kerja. ***


Editor : JakaPermana