Libatkan KPK dan BPK, Pemprov Jabar Ingin Bangun Sinergitas Tata Kelola Keuangan dengan Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi tata keola keuangan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi tata keola keuangan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan DPRD di Wilayah Jawa Barat, di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu 4 Juni 2025, Gubernur Dedi Mulyadi ingin adanya sinergitas dalam tata kelola keuangan.
"Yang intinya adalah kita akan mulai penataan tata kelola keuangan, dimulai dari perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan kita akan fokuskan pada apa yang menjadi skala prioritas pembangunan, yaitu penyelesaian infrastruktur yang belum rata, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan layanan pendidikan, penurunan angka kemiskinan, ini yang menjadi fokus utama," ujarnya.
Sehingga diharapkan, melalui sinergitas ini dapat mengakselerasi pembangunan di Jaws Barat. Dimana ditargetkannya harus rampung dalam waktu tiga tahun.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menambahkan, sejatinya memang perlu adanya keselarasan antara program Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Target utama hari ini yaitu memang kita untuk menyelaraskan perencanaan. Sehingga pencapaian target terakselerasi," ucapnya.
KPK kata dia, siap memberikan pendampingan dan konsultasi guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
"Setiap kabupaten/kota, insyaallah KPK akan hadir. Baik itu melalui inisiasi KPK, atau bahkan dari inisiasi pemerintah daerah yang membutuhkan konsultasi. Kami siap untuk memberikan ruang konsultasi," tuturnya.
Editor : Doni Ramdhani

