Lima Tahun Dibiarkan Jebol, DPRD Ultimatum BBWS Bangun Permanen Tanggul Simanis

INILAHKORAN.ID - DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera merealisasikan pembangunan permanen Tanggul Simanis yang jebol sejak 2021.

Kerusakan yang tak kunjung dituntaskan selama hampir lima tahun itu dinilai menjadi penyebab banjir berulang, merusak infrastruktur, dan menimbulkan kerugian besar bagi sektor pertanian.

Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Lukman Hakim saat meninjau langsung lokasi tanggul jebol di Sungai Cimanis, Kecamatan Pangenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Lukman, penanganan yang dilakukan selama ini hanya bersifat darurat sehingga persoalan terus berulang setiap musim hujan maupun saat debit sungai meningkat.

“Kerusakan ini terjadi sejak 2021 dan sampai sekarang belum ada penyelesaian permanen. Yang dilakukan selama ini hanya perbaikan sementara sehingga masalahnya terus berulang,” kata Lukman.

Dia menegaskan, pemerintah pusat melalui BBWS harus segera mengambil langkah konkret karena dampak kerusakan tanggul sudah meluas hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

“DPRD Kabupaten Cirebon sangat mendorong BBWS dan pihak terkait agar segera melakukan perbaikan permanen. Sungainya menjadi kewenangan BBWS, sementara jalan yang terdampak menjadi kewenangan pemerintah daerah,” akunya.

Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon akan menggelar pertemuan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan BBWS untuk membahas percepatan penanganan. DPRD juga berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional melalui Komisi V DPR RI.

“Kami akan mencoba mendorong melalui Komisi V DPR RI agar program penanganan permanen ini segera mendapat prioritas dan direalisasikan,” ucap Lukman.

Lukman menjelaskan, kerusakan yang semula hanya berupa tanggul jebol kini berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Saluran irigasi terputus, badan jalan mengalami kerusakan, dan banjir terus mengancam kawasan permukiman maupun lahan pertanian.

“Awalnya hanya tanggul yang jebol. Sekarang saluran irigasi sudah terputus, bahkan jalan juga ikut rusak. Artinya dampaknya semakin meluas,” katanya.

Data yang dihimpun menunjukkan sedikitnya 350 hektare lahan pertanian terdampak akibat terganggunya sistem pengairan dan banjir yang terus berulang. Berbagai komoditas pertanian mengalami kerugian setiap kali debit sungai meningkat.

Menurut Lukman, alasan keterbatasan anggaran yang selama ini kerap disampaikan tidak dapat lagi dijadikan pembenaran karena kerusakan telah terjadi jauh sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan pemerintah.

“Kalau bicara anggaran, kejadian ini bukan baru kemarin. Ini sudah terjadi sejak 2021. Harusnya penanganan permanen bisa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Dia mengakui, BBWS saat ini telah melakukan penanganan darurat dengan membentuk kembali tanggul menggunakan alat berat. Namun langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek.

“Dari tahun 2021 sudah beberapa kali dilakukan penanganan sementara, tetapi tetap jebol lagi. Karena itu kami meminta minimal tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah ada pembangunan permanen,” tegas Lukman.

Sementara itu, Camat Pangenan Baihaqi mengatakan kunjungan DPRD dan BBWS merupakan tindak lanjut atas banjir besar yang terjadi pada 19 Mei 2026 lalu. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian nasional karena menyebabkan jalur Pantura lumpuh dan mengganggu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

“Peristiwa banjir tanggal 19 Mei kemarin sampai menjadi berita nasional karena jalur Pantura sempat lumpuh,” kata Baihaqi.

Menurutnya, banjir tidak hanya merendam Desa Beringin, tetapi juga Desa Bendungan, Desa Rawaurip, dan Desa Pangenan. Di sejumlah titik, genangan air bahkan bertahan hingga sekitar 24 jam.

Baihaqi menyebut BBWS juga telah mengakui perlunya solusi permanen agar persoalan Tanggul Simanis tidak terus berulang setiap tahun.

“Kami bersama DPRD akan terus mengawal sampai ke tingkat DPR RI agar percepatan penanganan bisa segera terwujud,” ujarnya.

Sedang Kuwu Desa Beringin Agung Gunawan berharap kunjungan DPRD dan BBWS menghasilkan langkah konkret berupa pembangunan permanen yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran DPRD dan BBWS. Harapan masyarakat sederhana, yaitu segera ada tindakan nyata agar persoalan Tanggul Simanis tidak terus berulang,” kata Agung.

Dia mengungkapkan banjir pada 19 Mei 2026 lalu merendam sekitar 50 hektare lahan pertanian di Desa Beringin. Sementara di desa-desa lainnya, genangan bertahan hingga tiga hingga empat hari.

“Persawahan kami banyak yang terendam. Bahkan pada hari pertama banjir, jalur Pantura sempat terputus. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” pungkasnya.