Mahalnya Biaya Politik, Mengancam Kualitas Demokrasi Pilkada Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Mahalnya biaya politik dinilai akan mengancam kualitas demokrasi pada Pilkada di Kabupaten Cirebon. Demikian dikatakan  pengamat politik dan ekonomi Cirebon, Surnita Sandi Wiranata.

Dia berpendapat, saat ini calon bupati Cirebon harus memiliki modal pada kisaran angka Rp 25 miliar sampai Rp40 miliar.

"Tingginya biaya Pilkada Kabupaten Cirebon, berimbas pada banyak calon potensial berpikir ulang untuk maju. Mereka harus mempertimbangkan kemampuan finansial yang sangat besar," ungkap Sandi, Senin 19 Agustus 2024.

Menurutnya, bila mengacu pada Pilkada sebelumnya, ternyata saat ini sedikit sekali tokoh dan kader partai yang berani maju. Hal itu karena, mereka sebelumnya banyak yang maju menjadi caleg. Kalaupun mereka menang, maka lebih memilih menjadi anggota dewan, daripada kembali ikut konstalasi Pilkada.

"Kalau ada caleg yang menangpun, mereka akan berfikir ulang maju menjadi calon bupati. Aturannya kan mereka harus mundur. Uang mereka juga sudah tersedot saat pencalonan. Apalagi caleg yang kalah, tidak mungkin kembali nekat daftar Pilkada," ucapnya.

Sandi menjelaskan, alasan biaya Pilkada sangat mahal karana banyak pos pos politik yang harus diisi. Diantaranya, Biaya  untuk berkampanye, termasuk membayar saksi dan memenuhi berbagai persyaratan administratif. Dia menilai, saat ini biaya tersebut terus meningkat setiap periodenya

"Persoalan inilah yang menghambat, bukan saja l calon independen tapi calon yang diusung oleh partai politik.
Akibatnya, hanya mereka yang memiliki dukungan finansial kuat yang berani maju," ucapnya.

Sandi melihat, persoalan cost Pilkada yang tinggi mengakibatkan akan muncul calon yang berpotensi head to head. Disinilah ada potensi mengurangi keragaman pilihan bagi masyarakat. Karena jika hanya dua paslon, masyarakat mungkin tidak mendapatkan pilihan yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.

"Perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk menekan biaya politik. Nantinya, akan menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan terjangkau.  Sehingga setiap orang yang kompeten dan memiliki visi untuk membangun daerah dapat ikut serta tanpa terbebani oleh biaya tinggi," ucapnya.

Sandi berharap bahwa fenomena ini tidak berdampak pada inflasi di Kabupaten Cirebon, yang sudah cukup terkendali. Masalah akan lain, jika biaya politik terus  meningkat. Imbasnya, masyarakat hanya akan dipertontonkan segelintir orang yang punya duit untuk bertarung di Pilkada.

"Kalau ini terjadi, jelas bukan cerminan demokrasi yang sehat," pungkasnya. ***