Mau Ikut Lelang Jabatan Pemkot Bogor? Ade Syarif Buka Kisi-kisinya

INILAH, Bogor - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Syarif Hidayat memberikan petunjuk kepada calon peserta open bidding tiga jabatan penting eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. 

Dari mulai dibuka pendaftaran pada Senin (17/6/2016) lalu sampai saat ini baru lima orang peserta yang mendaftar di dua posisi, yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Direktur Utama RSUD Kota Bogor. 

Untuk Kepala Bapenda, pendaftar bahkan sudah mencapai kuota sebanyak empat orang. Sedangkan untuk posisi Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Bogor. Satu posisi lainnya, Kepala Inspektorat belum ada peminat yang mendaftar.

“Informasinya empat orang pendaftar untuk Bapenda, tapi kami buka open bidding untuk semua wilayah se-Indonesia yang memenuhi persyaratan,” ungkap Ade kepada INILAH, Minggu (23/6/2019) siang.

Ade melanjutkan, empat orang yang mendaftar masih dari internal Pemkot Bogor, sementara satu orang dari luar mendaftar untuk posisi Dirut RSUD Kota Bogor.

"Saya membuka sekali untuk posisi Dirut RSUD Kota Bogor. Intinya ASN minimal golongan IVA dan punya keinginan untuk menciptakan Kota Bogor yang sehat," tambahnya.

Ade menjelaskan, tiga posisi yang tengah dilakukan open bidding sangat penting. Apalagi Bapenda mengelola pajak yang harus tetap bergerak memikirkan pendapatan bagi Kota Bogor. Siapapun yang memiliki keinginan menjadi Kepala Bapenda harus mempunyai inovasi, kegiatan yang bisa mendorong pendapatan Kota Bogor.

“Kemudian masih banyak bentuk-bentuk usaha yang belum ditarik pajak. Penglihatan saya masih ada potensi-potensi yang belum digali dan bisa ditarik untuk pendapatan. Bisa maksimalkan pajak tempat kost misalnya,” jelasnya.

Masih kata Ade, untuk RSUD harus memahami pelayanan dasar kesehatan. Semua masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan. Kepemimpinan Dirut terdahulu cukup bagus, membuat RSUD Kota Bogor menjadi kebanggaan masyarakat. Berbicara tentang BPJS Kesehatan, bagaimana menghitung dan lainnya harus dipahami oleh calon Dirut nanti.

"Kedua tentunya siapapun dirutnya, stakeholder RSUD harus mendukung. Tidak mungkin terwujud pelayanan yang baik apabila tidak ada faktor kebersamaan. Sinergi dan koordinasi menjadi hal utama yang harus dilakukan,” terangnya.

Ade membeberkan, kepala inspektorat nanti harus bisa menjamin keberlangsungan perangkat daerah melaksanakan program sesuai aturan. Perangkat daerah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi.

"Inspektorat harus bisa mengawasi itu. Mudah-mudahan petunjuk yang saya paparkan ini bisa menjadi referensi bagi peserta open bidding," pungkasnya. (rizki mauludi)