Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Resmi Ditunjuk sebagai Dirut Perum Bulog: Kolaborasi Strategis TNI-BUMN untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional

INILAHKORAN, Bandung - Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menjadi sorotan publik.

Hal ini setelah jajaran Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memastikan keputusan ini sebagai bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kesepakatan ini didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati kedua institusi sebelumnya.

"Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto .

Namun, Mayor Jenderal Hariyanto tidak merinci secara detail isi dari MoU tersebut ataupun bentuk kerja sama yang diatur antara TNI dan Kementerian BUMN.

Meskipun demikian, penunjukan Novi Helmy tidak semata-mata berdasarkan MoU, melainkan juga mempertimbangkan pengalaman dan jaringan luas yang dimilikinya selama bertugas di TNI, khususnya di bidang pembinaan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Pengalaman tersebut dianggap krusial dalam membantu Bulog menjalankan program-program ketahanan pangan nasional yang semakin strategis di tengah tantangan global saat ini.

Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga telah memberikan persetujuan atas penunjukan ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang dapat dihadirkan oleh Mayjen Novi Helmy di tubuh Bulog.

"Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut, setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog," tambahnya dikutip dari ANTARA.

Dengan penunjukan ini, TNI berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung program-program ketahanan pangan nasional.

"TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional," tutup Hariyanto.***