Akademisi: Prabowo Bongkar Status Quo BUMN, Danantara Jadi Ujung Tombak

INILAHKORAN.ID - Keputusan Presiden Prabowo Subianto merestrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyita sorotan akademisi internasional.

Perombakan yang dilakukan Prabowo dinilai sebagai langkah besar untuk membenahi jaringan BUMN yang selama bertahun-tahun berkembang menjadi struktur organisasi yang kompleks.

Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University Rovshan Ibrahimov mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian penting dari arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo atau kini populer dengan Prabowonomics.

Menurutnya, pemerintah Indonesia menghadapi persoalan serius karena jumlah entitas BUMN beserta anak perusahaan dan turunannya ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awal.

Prabowo sebelumnya memperkirakan jumlah entitas yang perlu ditata berada di kisaran 300-400. Faktanya, setelah dilakukan pemetaan, jumlahnya mencapai 1.074 entitas.

Struktur tersebut kemudian berkembang hingga membentuk lapisan anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan.

Ibrahimov mengatakan, kondisi itu berpotensi membuat akuntabilitas semakin lemah dan memunculkan tumpang tindih fungsi di antara perusahaan negara.

"Ketika struktur BUMN semakin jauh dari pemilik utamanya, kepentingan mempertahankan diri mulai menggantikan tujuan pelayanan publik," ujar Ibrahimov dalam keterangan tertulis yang diterima INILAHKORAN.ID, Jumat (18/9/2026).

Dia menuturkan, penataan terhadap struktur sebesar itu tidak mudah, lantaran menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari jajaran direksi dan komisaris, manajemen, kontraktor hingga jaringan kepentingan yang terbentuk di sekitar BUMN.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Danantara Indonesia dinilai menjadi bagian penting dari agenda restrukturisasi.

Danantara merupakan badan pengelola investasi negara yang diluncurkan pemerintahan Prabowo pada Februari 2025. Lembaga tersebut memiliki mandat untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset serta kepentingan negara pada berbagai BUMN.

Ibrahimov mencatat hingga Agustus, sebanyak 290 entitas telah dihapus melalui sejumlah langkah, seperti merger, likuidasi, dan divestasi. Pemerintah sendiri menargetkan restrukturisasi tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun.

Namun, pembentukan dan perluasan kewenangan Danantara juga memunculkan sejumlah kritik. Salah satu persoalan yang disorot, besarnya konsentrasi kekuatan ekonomi yang berada di bawah satu institusi yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Kekhawatiran lainnya, berhubungan dengan mandat Danantara yang dinilai lebih luas dibandingkan konsep sovereign wealth fund konvensional.

Ibrahimov menjelaskan, lembaga pengelola kekayaan negara pada umumnya berorientasi pada investasi untuk mendapatkan imbal hasil finansial jangka panjang.

Sementara itu, Danantara juga diarahkan untuk memanfaatkan aset dan dividen BUMN dalam mendukung sejumlah agenda pembangunan nasional. Salah satu contohnya, pengembangan industri pengolahan bahan mentah di dalam negeri atau hilirisasi.

Menurut Ibrahimov, pilihan pemerintah untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis tidak serta-merta dapat dilihat hanya dari ukuran keuntungan finansial. Sebab, setiap pilihan pembangunan memiliki konsekuensi terhadap pilihan lainnya ketika sumber daya negara terbatas.

Dia mencontohkan, pembangunan smelter dapat menjadi prioritas pada satu sisi, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga harus menentukan prioritas pembiayaan untuk sektor lain, termasuk fasilitas kesehatan.

Sebab itu, menurut Ibrahimov, keberhasilan Danantara tidak semestinya hanya diukur berdasarkan tingkat keuntungan investasi.

Ibrahimov juga menilai, perbandingan Danantara dengan Temasek milik Singapura perlu dilakukan secara hati-hati.

Temasek merupakan perusahaan investasi milik negara Singapura, yang berorientasi komersial. Namun, karakteristik Singapura dan Indonesia dinilai sangat berbeda.

Singapura merupakan negara-kota dengan populasi sekitar enam juta jiwa, sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi hampir 300 juta jiwa dan memiliki sumber daya alam yang besar. Indonesia juga tengah berupaya melakukan transformasi struktur ekonominya.

Dalam pandangan Ibrahimov, model Danantara lebih dekat dengan tradisi pembangunan ekonomi yang dipimpin negara di sejumlah negara Asia Timur pada masa pertumbuhan industrinya.

Dia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang pada periode industrialisasi menggunakan peran negara untuk mengarahkan modal dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis.

Korea Selatan menjadi salah satu contoh. Pada masa pemerintahan Park Chung-hee, negara tersebut menjalankan rencana pembangunan ekonomi dan memberikan dukungan kepada kelompok usaha yang kemudian berkembang menjadi chaebol.

Samsung disebut sebagai salah satu contoh perusahaan yang mengalami transformasi besar dari bisnis perdagangan, menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Dalam perspektif tersebut, Ibrahimov menilai mandat luas Danantara dapat dilihat sebagai bagian dari tujuan awal pembentukannya yakni menggunakan aset negara untuk mendorong pembangunan ekonomi.

"Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya," katanya.

Meski demikian, Ibrahimov mengingatkan besarnya kewenangan Danantara tetap membutuhkan pengawasan. Dia menyebut, jika Danantara kelak berubah menjadi sumber pembiayaan politik yang tidak transparan dan minim pengawasan maka kekhawatiran para pengkritiknya dapat terbukti.

Sebaliknya, jika agenda restrukturisasi mampu meningkatkan efisiensi BUMN dan mengarahkan aset negara untuk mendukung produktivitas masyarakat, langkah tersebut dapat menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia.