Menanti Penlok Mengejar Proyek

Oleh : Reza Zurifwan

Penetapan lokasi (Penlok) jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor masih dinantikan.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan keputusan tersebut agar proses pembebasan lahan bisa berlanjut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan, penerbitan Penlok menjadi tahapan penting sebelum pembebasan lahan dilakukan.

Setelah keputusan itu terbit, Pemkab Bogor akan menyurati Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat untuk menindaklanjuti proses pembebasan lahan.

"Saat ini, kami masih menunggu Penlok terbit, lalu kami akan menyurati Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat untuk selanjutnya melakukan pembebasan lahan jalan khusus tambang," kata Suryanto kepada wartawan, Minggu (8/11).

Meski demikian, tidak seluruh lahan untuk pembangunan jalan khusus tambang harus dibebaskan.

Sebagian di antaranya telah lebih dahulu dibebaskan oleh PT Arjuna Jaya Baya.

Selain itu, sejumlah perusahaan tambang juga berencana maupun telah menghibahkan lahannya untuk mendukung pembangunan akses khusus tersebut.

"Jadi, lahan jalan khusus tambang yang bakal kami bebaskan itu tidak semua, karena sebelumnya sudah ada proses pembebasan lahan maupun hibah," tuturnya.

Di tengah proses yang masih menunggu kepastian Penlok, Pemkab Bogor kembali menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp100 miliar dalam APBD 2027. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan rencana anggaran sebelumnya yang mencapai Rp150 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ahmad Wildan menjelaskan, penurunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan adanya lahan yang telah dihibahkan perusahaan tambang. Dengan demikian, kebutuhan pembebasan lahan tidak sebesar perkiraan semula.

"Kami menurunkan anggaran menjadi Rp100 miliar, karena ada lahan jalan khusus tambang yang sudah dihibahkan. Tahun ini, anggaran jalan khusus tambang tidak bisa diserap, hingga Rp90 miliar di antaranya kami gunakan untuk pemeliharaan jalan dan revitalisasi bangunan sekolah yang rusak," kata Wildan. (gin)