Mobil Layanan Adminduk Disdukcapil KBB Rusak Berat di Tengah Target Perekaman e-KTP untuk Pilkada Serentak 2024

INILAHKORAN, Ngamprah - Mangkraknya dua unit mobil layanan Adminduk Disdukcapil KBB seolah menyiratkan ketidaksiapan Pemkab Bandung Barat dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Enam bulan sudah dua unit mobil layanan Adminduk Disdukcapil KBB yang semestinya menjadi sarana untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan (Adminduk) itu terparkir lantaran mengalami kerusakan parah.

Terlebih, saat ini mobil layanan Adminduk Disdukcapil KBB itu tengah dibutuhkan untuk merampungkan target perekaman e-KTP bagi warga KBB yang sudah memiliki hak pilih untuk Pilkada Serentak 2024.

Diketahui, berdasarkan data Disdukcapil KBB per 21 Oktober 2024 tercatat sebanyak 3.583 warga KBB yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Padahal, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tersisa sekitar 30 hari lagi. Imbasnya, Disdukcapil KBB harus memutar otak untuk menyiasati kondisi tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Disdukcapil KBB Hendra Trismayadi membenarkan dua unit mobil layanan keliling Adminduk itu tak laik untuk dioperasikan lantaran mengalami kerusakan cukup parah.

"Kondisi dua mobil layanan keliling Adminduk rusak berat. Jadi kalau dipaksakan jalan khawatir membahayakan," kata Hendra saat ditemui, Kamis 22 Oktober 2024.

"Daripada dipaksakan beroperasi lebih baik kita parkirkan dulu," ucapnya.

Hendra menyebut, mobil layanan Adminduk Disdukcapil KBB itu sudah lebih dari enam bulan tak beroperasi. Mobil itu merupakan bantuan dari Pemprov Jabar tahun 2013 silam.

"Dari sisi umur kendaraan memang sudah cukup tua, sedangkan mobilitasnya tinggi. Berkoordinasi hingga ke pelosok-pelosok KBB," sebutnya.

Hendra menuturkan, dibutuhkan biaya sekitar Rp200 juta untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Nilai tersebut muncul berdasarkan hasil pemeriksaan mekanik.

"Rencananya penganggaran diusulkan di APBD 2025. Ya, mudah-mudahan saja bisa masuk karena memang ini sangat urgent menyangkut layanan kepada masyarakat," sebutnya.

Hendra mengaku, pihaknya lebih memilih melakukan servis dua kendaraan layanan adminduk itu lantaran lebih murah ketimbang membeli kendaraan baru.

"Untuk satu unit kendaraan baru lengkap mencapai Rp800 juta. Sehingga jika ditotal mencapai Rp1,6 miliar," ucapnya.

Menurutnya, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, selama enam bulan terakhir ini pihaknya terpaksa menggunakan tiga kendaraan dinas kepala bidang (Kabid). 

Masing-masing mobil dinas Kabid Pemanfaatan Data, Kabid Catatan Sipil, dan Kabid Pendaftaran Penduduk.

"Saya khawatir jika tidak segera diperbaiki, mobil dinas para Kabid juga pada akhirnya rusak juga," ujarnya.

Idealnya, sambung Hendra, perbaikan dilaksanakan tahun 2024 ini lantaran sangat dibutuhkan untuk mengejar perekaman warga yang sudah memiliki hak pilih. 

"Tapi kan enggak mungkin ya, mudah-mudahan tahun depan biaya perbaikan masuk APBD," pungkasnya.