MPR Anggap Lockdown Nasional Belum Bisa Diterapkan

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan pemberlakuan lockdown dalam skala nasional belum bisa dilakukan dalam kondisi mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, jika lockdown skala nasional dilakukan jelas akan mempengaruhi stabilitasi negara.

MPR Anggap Lockdown Nasional Belum Bisa Diterapkan

INILAH, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan pemberlakuan lockdown dalam skala nasional belum bisa dilakukan dalam kondisi mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, jika lockdown skala nasional dilakukan jelas akan mempengaruhi stabilitasi negara.

"Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," katanya dalam keterangannya, Senin (16/3/2020).

Ia menjelaskan, jika pemerintah menerapkan lockdown sebagai kondisi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti dan hal tersebut bakal memunculkan kepanikan baru.

Jazil mengusulkan, bila mau melakukan lockdown saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif suspect virus Corona, tetapi dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif.

"Jadi lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya," ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan.

"Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus Corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus Corona ini bukan hanya di Indonesia saja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus corona (Covid-19) harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.

"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona)," kata Jokowi. [Antara]


Editor : Bsafaat