MUI Jabar Tolak Ijtima Ulama, Jika Terindikasi Mengganggu Pelantikan Presiden
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak keras adanya musyawarah ulama atau ijtima ulama, yang rencanya akan digelar di Kota Bandung tanggal 15 sampai 17 Oktober 2019.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak keras adanya musyawarah ulama atau ijtima ulama, yang rencanya akan digelar di Kota Bandung tanggal 15 sampai 17 Oktober 2019.
MUI menolak, jika kegiatan musyawarah ulama se-Indonesia itu bergerak untuk menghambat pelantikan Presiden Indonesia yang akan dilaksanakan, Minggu, 20 Oktober 2019, maka MUI tidak ragu untuk melarang acara tersebut. Demikian disampaikan, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/10/2019) malam.
"Kalau yang jelas sudah terindikasi menghambat pelantikan presiden dan wakil sebaiknya tidak diadakan," ucap Rafani.
Kendati demikian, Lanjut Rafani, MUI tidak memiliki kewenangan untuk melarang acara tersebut. Pasalnya, MUI Jabar hanya bisa mengimbau kepada panitia untuk tetap menjaga konfusifitas umat muslim di Jawa Barat.
"Kami memang tidak berwenang mengawasi, hanya memberi pemahaman saja pada masyarakat. Ini tinggal dari kepolisian, apakah mau memberi izin atau tidak (jika musyarawarah terindikasi menghambat pelantikan presiden)," ujar Rafani.
Saat disinggung terkait pencarian informasi yang dilakukan MUI Jabar terkait acara tersebut. Rafani menjelaskan, berdasarkan pengumpulan informasi yang dilakukannya. Dirinya tidak mendapatkan jawaban atas acara musyawarah ulama itu. Sehingga, tidak ada kejelasan kelompok yang mewakili perkumpulan para ulama itu di Bandung.
“Jadi kalau ini pertemuan para ulama, ya ulama yang mana? Karena ulama yang formal dalam konteks organisasi, ya (berhimpun) di MUI. Jadi ini ulama yang mana?” tegas Rafani.
Lebih lanjut, Rafani menambahkan, kabar dari rekan-rekannya, bahwa pimpinan FPI DPD Jawa Barat, Abdul Qohar Al Qudsy, terheran-heran dengan kegiatan yang diinisiasi Ustad Asep itu.
“Konon katanya (Abdul Qohar) mempertanyakan begitu. Saya dengar juga di internal kelompok mereka, ada beberapa tokoh (ulama) Jawa Barat yang enggak setuju dengan langkah ini,” pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)
Editor : Ghiok Riswoto
