Mulai 10 November, Ini Rincian Biaya Pelunasan Haji 2027 untuk Jemaah Jawa Barat

INILAHKORAN.ID – Calon jemaah haji asal Jawa Barat mulai bisa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 Hijriah/2027 Masehi pada Selasa, 10 November 2026. Besaran Bipih yang ditetapkan berbeda, bergantung pada embarkasi keberangkatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, Boy Hari Novian, menjelaskan jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Jakarta (JKS) dikenakan Bipih sebesar Rp53.543.779. Sementara itu, jemaah melalui Embarkasi Kertajati harus melunasi biaya sebesar Rp55.101.279.

Meski demikian, nominal tersebut bukan seluruhnya menjadi beban pembayaran saat pelunasan. Jemaah masih memiliki saldo setoran awal dan dana yang tersimpan dalam Rekening Virtual (RVA) yang harus diperhitungkan.

Boy mengatakan, besaran Bipih tersebut telah memperhitungkan nilai manfaat rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,2 juta.

Adapun biaya perjalanan haji secara penuh sebelum dikurangi nilai manfaat dan dukungan APBN mencapai Rp100.561.306 untuk Embarkasi Jakarta dan Rp102.118.806 bagi jemaah Embarkasi Kertajati.

"Dengan setoran awal yang lazim sebesar Rp25 juta, misalnya, sisa pembayaran sekitar Rp28,5 juta untuk jemaah Embarkasi Jakarta dan Rp30,1 juta untuk jemaah Embarkasi Kertajati. Nilai pastinya tetap mengacu pada slip pembayaran dan data jemaah di Siskohat," ujar Boy, Selasa, 10 November 2026.

Ketentuan biaya dan mekanisme pelunasan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Haji Nomor 97 Tahun 2026 tentang biaya, Keputusan Menteri Haji Nomor 103 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis, serta Peraturan Menteri Haji Nomor 6 Tahun 2026.

Boy menyebutkan, pemerintah menyediakan dua periode pelunasan Bipih. Tahap pertama berlangsung mulai 10 November hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026.

Pembayaran dapat dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah melakukan setoran awal atau BPS pengganti.

Tidak seluruh calon jemaah otomatis bisa mengikuti pelunasan. Mereka harus berstatus aktif dan masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan berdasarkan urutan nomor porsi terkecil.

Selain itu, calon jemaah wajib berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memenuhi persyaratan istitaah kesehatan.

Persyaratan lainnya, calon jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah berhaji paling singkat 18 tahun sebelumnya. Untuk keberangkatan 2027, ketentuan ini berlaku bagi mereka yang terakhir berhaji pada 1429 Hijriah atau 2008 Masehi.

Setelah menyelesaikan pembayaran, jemaah diwajibkan melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Khusus pelunasan tahap kedua, pelaporan juga dapat dilakukan melalui Kanwil Kementerian Haji dan Umrah.

Pada periode pelunasan tahap pertama, pemerintah memberikan kesempatan kepada sejumlah kelompok prioritas. Di antaranya jemaah lanjut usia (lansia) beserta pendamping, penyandang disabilitas dan pendampingnya, penggabungan mahram atau keluarga, jemaah cadangan, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Untuk memperoleh prioritas lansia, calon jemaah harus berusia minimal 65 tahun pada 10 April 2027 dan telah terdaftar sebagai jemaah haji paling singkat lima tahun atau sebelum 10 April 2022.

Sementara itu, pendamping lansia harus merupakan anak kandung, berusia minimal 16 tahun, serta telah terdaftar sebelum 10 April 2022. Pendamping juga diwajibkan melengkapi surat pernyataan tanggung jawab.

Bagi penyandang disabilitas, pendamping yang diperbolehkan berasal dari unsur suami, istri, anak, atau saudara kandung dengan melampirkan surat keterangan dokter.

"Untuk penggabungan mahram atau keluarga, hubungan yang diperbolehkan meliputi suami, istri, anak, saudara, atau orang tua kandung. Jemaah yang akan digabungkan harus sudah melunasi Bipih pada tahap pertama," katanya.

Adapun jemaah cadangan memperoleh alokasi sebesar 50 persen dari kuota provinsi. Penentuan dilakukan berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya, dengan kewajiban membuat surat pernyataan.

Sementara itu, pembimbing KBIHU harus berusia 35 hingga 70 tahun, memiliki pengalaman membimbing sedikitnya 151 jemaah, serta mengantongi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kanwil.

Pemerintah juga menyiapkan periode pelunasan tahap kedua bagi calon jemaah yang belum berhasil menyelesaikan pembayaran pada tahap pertama.

Sejumlah kondisi yang menjadi dasar pemberian kesempatan tersebut meliputi gangguan sistem, kekeliruan verifikasi, jemaah yang sulit dihubungi, hingga penetapan istitaah kesehatan yang baru selesai setelah periode pertama berakhir.

"Prosesnya dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kanwil, kemudian diberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Haji," ucapnya.

Untuk mempermudah pembayaran, pelunasan Bipih juga dapat dilakukan melalui layanan non-teller, seperti ATM, internet banking, dan mobile banking.

Khusus daerah dengan keterbatasan jaringan komunikasi atau masuk kategori blankspot, pembayaran dapat difasilitasi melalui layanan kas keliling maupun transfer antarbank.

Boy menambahkan, sisa kuota yang belum terserap hingga berakhirnya masa pelunasan dapat dialihkan kepada provinsi lain.

"Jika hingga akhir masa pelunasan masih terdapat sisa kuota provinsi, kuota tersebut dapat diberikan kepada provinsi lain," katanya.***